Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan ketersediaan Liquified Petroleum Gas (LPG) di wilayahnya dalam kondisi aman dan mencukupi. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying, serta menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan. Penegasan ini disampaikan Khofifah pada Selasa, 7 April 2026, menyusul upaya Pemprov Jatim memperkuat sinergi lintas sektor guna menjamin kelancaran distribusi energi.

“Berdasarkan pemantauan kami bersama pihak terkait, stok LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi. Karena itu, kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi sampai melakukan panic buying. Gunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan,” ujar Khofifah.

Khofifah menjelaskan, stabilitas pasokan LPG dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi prioritas utama Pemprov Jatim. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat, khususnya rumah tangga, UMKM, petani, hingga nelayan yang merupakan pengguna utama energi bersubsidi. Oleh karena itu, pengawasan distribusi terus diperketat guna memastikan penyaluran merata, tepat sasaran, serta mencegah penimbunan atau permainan harga oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Perkuat Sinergi dan Bentuk Satgas Distribusi

Untuk memastikan distribusi berjalan lancar tanpa kendala, Pemprov Jatim terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Koordinasi intensif dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota, DPD V Hiswana Migas Jatimbalinus, PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus (agen dan pangkalan binaan Pertamina), serta TNI/Polri melalui satgas pangan.

“Koordinasi lintas sektor terus kami lakukan secara intensif. Kami ingin memastikan distribusi LPG berjalan lancar, merata, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG, khususnya tabung 3 kilogram,” tegas Khofifah.

Sebagai bentuk penguatan tata kelola distribusi, Pemprov Jatim telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 pada Maret 2025. Tim ini memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi LPG berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Keputusan Gubernur untuk tahun ini juga sedang dalam proses pembaruan di Biro Hukum dan dikoordinasikan Biro Perekonomian. Tim ini menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi LPG berjalan efektif dan akuntabel,” jelas Khofifah.

Tugas Tim Koordinasi meliputi sosialisasi, koordinasi dengan bupati/walikota, pembinaan dan pengawasan bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, serta evaluasi pendistribusian LPG. Tim juga bertugas memonitor penggunaan LPG yang disinyalir masih digunakan oleh pihak-pihak seperti hotel, restoran, kafe, laundry/binatu, usaha jasa pengelasan, usaha baik, usaha peternakan (untuk penghangat di usia awal penetasan), dan usaha tani tembakau (bahan bakar pengeringan di musim hujan). Sosialisasi juga diarahkan ke produk LPG nonsubsidi (LPG 5,5 Kg-50 Kg) untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan bahwa distribusi LPG 3 kilogram ini tepat sasaran. Karena LPG subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga harus kita jaga bersama agar tidak disalahgunakan,” tambah Khofifah.

Penanganan Isu Kelangkaan di Daerah

Gubernur Khofifah mengakui sempat terjadi laporan kesulitan mendapatkan LPG tabung 3 kilogram di beberapa wilayah. Salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, khususnya Desa Genteng Wetan, pada Minggu, 22 Maret 2026. Namun, kondisi tersebut dipastikan bukan karena kelangkaan stok, melainkan kendala distribusi yang menyebabkan keterlambatan di beberapa titik.

“Beberapa waktu lalu memang sempat ada laporan kesulitan LPG di Banyuwangi. Namun perlu kami tegaskan, itu bukan karena stok tidak tersedia, melainkan adanya kendala distribusi yang menyebabkan keterlambatan di beberapa titik. Saat ini kondisi sudah tertangani dan distribusi kembali normal,” ungkap Khofifah.

Kesulitan di Banyuwangi dipicu oleh peningkatan konsumsi LPG 3 kilogram di sektor rumah tangga dan usaha mikro, serta tingginya permintaan dari konsumen hingga ke tingkat pengecer. Dinas ESDM Jatim bersama Pertamina segera melakukan langkah cepat dengan penyaluran extra dropping. Total extra dropping LPG 3 kilogram di Banyuwangi selama Maret 2026 mencapai 103.600 tabung atau sekitar 163 persen dari penyaluran reguler.

“Bahkan jika ditambah penyaluran fakultatif, total distribusi mencapai 110.320 tabung atau setara 173,8 persen dari rata-rata normal,” tegasnya.

Selain Banyuwangi, isu kelangkaan LPG juga dilaporkan di Desa Tulung Rejo, Kabupaten Bojonegoro, pada 16 Maret 2026. Khofifah menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Agen LPG PSO Kabupaten Bojonegoro, Pemkab, dan Polres Bojonegoro untuk memonitor stok di lapangan. Agen diminta memprioritaskan penyaluran ke pangkalan yang stoknya menipis, dan penambahan suplai telah dilakukan dengan alokasi fluktuatif pada 19 dan 22 Maret 2026. “Untuk penyaluran LPG telah berjalan normal,” jelasnya.

Pemerintah bersama Pertamina juga aktif melakukan komunikasi publik untuk mengklarifikasi pemberitaan dan mengedukasi masyarakat agar membeli LPG di pangkalan resmi. “Kami mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di pangkalan resmi dan tidak terpancing isu yang tidak tepat. Bagi masyarakat yang mampu, kami juga dorong untuk menggunakan LPG nonsubsidi agar subsidi tepat sasaran,” kata Gubernur Khofifah.

Di akhir pernyataannya, Khofifah kembali mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan LPG dan BBM, serta menghindari panic buying, penimbunan, maupun tindakan spekulatif lain yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi. Ia menegaskan, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan distribusi energi di Jawa Timur.

“Kami tegaskan, tidak boleh ada penimbunan, baik LPG maupun BBM. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Gunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan, dan mari kita jaga bersama agar distribusi tetap stabil,” pungkasnya. Apabila ditemukan pelanggaran, Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“InsyaAllah, dengan sinergi semua pihak dan dukungan masyarakat, ketersediaan energi di Jawa Timur akan tetap aman dan terkendali. Kami mohon masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan bijak dalam menggunakan energi,” tutup Khofifah.