Situasi di Timur Tengah yang memanas akibat konflik Iran-Israel memicu kekhawatiran serius terhadap keselamatan ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur. Serikat Pekerja IMPPI (SP IMPPI) Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk segera mengambil langkah konkret mengevakuasi lebih dari 7.000 pekerja yang kini terjebak di tengah gejolak tersebut.
Hujan rudal yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran telah mengubah langit Timur Tengah menjadi zona berbahaya. Kondisi mencekam ini berdampak pada penutupan wilayah udara di sejumlah negara Arab, melumpuhkan aktivitas penerbangan sipil, dan menempatkan ribuan PMI dalam posisi rentan.
Sekretaris SP IMPPI Jawa Timur, Lilies Pratiwining Setyarini, menegaskan bahwa Pemprov Jatim tidak boleh berdiam diri. “Dinas Ketenagakerjaan harus cepat berkoordinasi dengan BP3MI sebagai perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Kita butuh langkah konkret untuk menjemput warga kita di sana,” ujar Lilies dalam pernyataan resminya pada Minggu (8/3/2026).
Dampak langsung dari konflik ini sudah mulai terasa. Tujuh pekerja asal Lumajang, misalnya, kini gagal pulang ke Tanah Air meski kontrak kerja mereka telah usai. Mereka tertahan di Arab Saudi lantaran maskapai penerbangan menghentikan operasi akibat tingginya risiko keamanan.
Data resmi mencatat sekitar 7.000 warga Jawa Timur mengadu nasib di Timur Tengah, dengan konsentrasi terbesar di Arab Saudi. Namun, Lilies meyakini bahwa angka riil di lapangan jauh lebih besar, mengingat banyaknya pekerja yang berangkat melalui jalur non-prosedural.
“Jika perang ini berlarut-larut, dampaknya bakal merembet ke seluruh kawasan. Kita tidak boleh membiarkan mereka terjepit di daerah konflik yang mengancam nyawa,” tegas alumnus FISIP Unair tersebut.
SP IMPPI menekankan bahwa perlindungan negara harus berlaku tanpa pandang bulu, baik bagi pekerja resmi maupun ilegal. Keduanya memiliki hak yang sama untuk diselamatkan dari zona perang.
Lilies mengingatkan bahwa operasi evakuasi ini memerlukan persiapan teknis yang matang, mulai dari penyediaan tempat transit hingga pengantaran para pekerja kembali ke desa asal mereka. Selain itu, aspek mental juga menjadi perhatian utama.
Mengingat potensi trauma akibat situasi perang Iran vs Israel, pemerintah diminta menyiagakan tenaga medis dan psikiater. “Tenaga medis dan ahli jiwa harus siap untuk trauma healing. Selain itu, pastikan hak-hak mereka seperti gaji yang belum terbayar tetap terjamin sebelum mereka meninggalkan negara penempatan,” tutup Lilies.
