Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemangkasan anggaran belanja negara pada kementerian dan lembaga yang dinilai tidak produktif. Langkah ini diambil untuk menutup celah penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam diskusi bersama para pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Kamis, 19 Maret 2026, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa efisiensi tahap awal ini berhasil menghemat Rp308 triliun dari belanja pusat. “Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” kata Presiden Prabowo, sebagaimana dikutip dari video yang diterima ANTARA dari Biro Pers Sekretariat Presiden.
Kepala Negara menegaskan, jika dana tersebut dibiarkan tanpa pengawasan dan pemotongan, akan menjadi beban bagi keuangan negara tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menyoroti indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Tingginya angka ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan sekitar 30 persen atau setara 75 miliar dolar AS dari total APBN yang mendekati angka Rp3.700 triliun.
Pos Anggaran yang Dipangkas
Sejumlah pos anggaran yang menjadi sasaran pemangkasan meliputi biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor (ATK), hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor. Presiden menilai kegiatan-kegiatan tersebut seringkali tidak menyentuh persoalan utama seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang rutin seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun. Prabowo menegaskan bahwa efisiensi belanja rutin yang tidak esensial ini masih memiliki ruang penghematan yang sangat besar bagi instansi pemerintah.
Wacana Pola Kerja Baru
Dalam menghadapi potensi krisis, Presiden Prabowo turut mewacanakan penerapan pola kerja baru untuk mengurangi beban operasional negara. Skema seperti pengurangan hari kerja atau penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) sedang dipertimbangkan untuk diterapkan pada sebagian besar pegawai.
“Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari lima jadi empat, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID, kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,” tutur Presiden Prabowo.
