Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Kenohan. Penanganan kerusakan jalan ini direncanakan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi serta melintasi jalur tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar, Wiyono, menjelaskan bahwa kerusakan jalan terjadi di beberapa titik dan memerlukan percepatan perbaikan. “Di jalan itu terjadi kerusakan jalan di sejumlah titik perlu dilakukan percepatan perbaikan, sehingga Pemkab Kukar berkolaborasi dengan beberapa perusahaan yang selama ini juga melintasi jalan tersebut,” kata Wiyono di Tenggarong pada Sabtu, 28 Februari 2026.
Wiyono merinci, perhitungan awal mengalokasikan sekitar Rp10 miliar untuk penanganan tujuh titik prioritas dengan total panjang sekitar 1 kilometer. Namun, ia berharap dukungan anggaran dapat mencapai Rp100 miliar agar perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh sepanjang 9 kilometer, tidak hanya pada titik-titik tertentu.
Ruas jalan tersebut juga menjadi akses utama bagi sejumlah perusahaan perkebunan sawit. Selama ini, perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan perawatan secara terbatas. Wiyono menekankan pentingnya pembatasan jenis kendaraan, khususnya yang berbobot berat, serta mendorong partisipasi aktif perusahaan dalam pemeliharaan, termasuk penyediaan alat berat untuk penanganan cepat jika terjadi kerusakan.
Kesepakatan mengenai keterlibatan perusahaan dalam perbaikan jalan ini dicapai dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Jalan Poros Kecamatan Kota Bangun – Kecamatan Kenohan. Rapat yang digelar secara virtual pada Jumat (27/2) tersebut dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani.
Ahyani menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan respons atas keluhan masyarakat serta hasil tinjauan Bupati dan Wakil Bupati Kukar saat Safari Ramadhan beberapa hari sebelumnya. “Jalan tersebut harus segera diperbaiki dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar, khususnya di Kota Bangun hingga Tabang. Kita cari solusi terbaik agar penanganannya segera dilakukan, terutama pada titik-titik yang kondisinya parah, mengingat keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Dalam diskusi, perwakilan perusahaan rata-rata menyatakan kesiapan untuk berkontribusi seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, mereka menunggu surat resmi dari Pemkab Kukar untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan manajemen masing-masing terkait besaran kontribusi.
“Pemkab Kukar komitmen mempercepat penanganan kerusakan jalan poros demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur jalan,” tutup Ahyani.
