Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan pertama tahun 2026 telah hampir selesai. Sebanyak 85 persen dari total sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disebut telah menerima bantuan tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa total anggaran yang tersalurkan mencapai lebih dari Rp15 triliun. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu, 21 Februari 2026.

Rincian Penyaluran Bansos PKH dan BPNT

Gus Ipul merinci, penyaluran PKH pada awal Ramadan 2026 ini telah terealisasi kepada 8.940.958 KPM. Anggaran yang tersalurkan untuk PKH pada triwulan pertama ini mencapai sekitar Rp6 triliun, atau 89,4 persen dari total penerima bansos PKH.

Sementara itu, penyaluran bansos sembako atau BPNT telah menjangkau 18,25 juta KPM dengan nilai lebih dari Rp9 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 86,9 persen dari keseluruhan KPM penerima bansos sembako.

Mekanisme penyaluran bansos PKH dan BPNT dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penambahan Keluarga Penerima Manfaat Baru

Pada tahun 2026 ini, Kemensos juga mencatat adanya penambahan sekitar 1 juta penerima PKH baru dan 2 juta KPM baru untuk bansos sembako. Para penerima baru ini telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Untuk KPM baru yang belum memiliki rekening, tahapan penyaluran masih dalam proses pembuatan buku rekening kolektif (burekol), pendistribusian kartu, dan persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Proses burekol bagi KPM baru ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1-2 bulan.

Cara Mengecek Status Penerima Bansos

Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan dan periode penyaluran bansos PKH dan BPNT melalui laman resmi Kemensos RI. Berikut langkah-langkahnya:

  1. Buka situs resmi: cekbansos.kemensos.go.id
  2. Masukkan data wilayah sesuai KTP (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan).
  3. Isi nama lengkap sesuai KTP.
  4. Masukkan kode verifikasi (captcha) yang tertera.
  5. Klik tombol “Cari Data”.
  6. Sistem akan menampilkan status kepesertaan dan periode penyaluran bansos.

Selain melalui laman resmi, pengecekan penyaluran bansos PKH dan BPNT juga dapat dilakukan dengan menghubungi pendamping sosial/desa. Apabila mengalami kesulitan, masyarakat diimbau untuk langsung datang ke kantor desa/kelurahan atau menghubungi pendamping PKH setempat untuk menanyakan status berdasarkan data DTKS/DTSEN yang menjadi acuan pemerintah.

Alokasi Regional dan Bansos Adaptif

Sebagai informasi tambahan, penyaluran bansos PKH dan sembako khusus di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah mencapai Rp1,8 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada sekitar 1,7 juta KPM di ketiga provinsi tersebut.

Lebih lanjut, Kemensos juga berencana mengajukan anggaran sekitar Rp2 triliun lebih untuk bansos adaptif. Bantuan ini merupakan upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana, termasuk santunan kematian dan luka, serta jaminan hidup.

Rincian dana yang diajukan Kemensos untuk bansos adaptif antara lain:

  • Rp14,8 miliar untuk 990 jiwa sebagai santunan ahli waris (Rp15 juta per jiwa).
  • Rp98,7 miliar untuk 32,9 ribu KK bantuan hunian siap salur (Rp3 juta per keluarga).
  • Rp25,8 miliar untuk 19,1 ribu jiwa jaminan hidup siap salur (Rp15 ribu per jiwa).

Mekanisme penyaluran bansos adaptif ini akan mengacu pada data nasional yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).