Pemerintah Indonesia, melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terus mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di wilayah Sumatra. Langkah ini diambil untuk memastikan ribuan warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat segera meninggalkan tenda darurat sebelum memasuki bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Target ambisius ditetapkan, yakni mencapai zero pengungsi di tenda darurat paling lambat pertengahan Maret 2026, menjelang perayaan Lebaran. Percepatan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana.
Standar Baru Huntara: Lebih Nyaman dan Manusiawi
Berbeda dengan konsep hunian darurat sebelumnya, Huntara Sumatra 2026 mengusung standar kualitas yang lebih tinggi dan manusiawi. Peningkatan ini berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, di mana unit hunian kini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi penghuninya selama masa transisi menuju Hunian Tetap (Huntap).
- Peningkatan Tinggi Atap: Dari standar 2,4 meter menjadi 3 meter untuk sirkulasi udara yang lebih baik.
- Pemasangan Plafon: Untuk meredam panas dan memberikan kesan rumah tinggal yang lebih layak.
- Sanitasi Mandiri: Setiap unit dilengkapi dengan kamar mandi (MCK) di dalam, bukan lagi sistem komunal.
- Material Prefabrikasi: Menggunakan teknologi konstruksi cepat guna memastikan ketahanan bangunan hingga 1-2 tahun ke depan.
Progres Pembangunan Huntara per Wilayah
Hingga akhir Februari 2026, realisasi pembangunan fisik menunjukkan tren positif di berbagai titik strategis. Berikut adalah rincian progres di tiga provinsi terdampak:
| Provinsi | Titik Prioritas | Estimasi Progres |
|---|---|---|
| Sumatera Barat | Agam (Batang Anai), Padang Pariaman (Asam Pulau), Pesisir Selatan | 77% (Tertinggi) |
| Sumatera Utara | Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan (Angkola Selatan) | 57% |
| Aceh | Aceh Utara (Seunuddon), Pidie Jaya, Gayo Lues | 20% (Volume Unit Terbesar) |
Perbedaan Huntara dan Huntap serta Dana Tunggu Hunian
Banyak warga yang masih bingung mengenai status hunian yang mereka tempati. Penting untuk diketahui bahwa Huntara adalah hunian sementara yang digunakan selama masa transisi, dengan batas maksimal satu tahun. Sementara itu, Huntap (Hunian Tetap) adalah rumah permanen yang akan dibangun di lokasi relokasi yang aman dari zona bencana. Saat ini, pembangunan Huntap juga mulai berjalan secara paralel di beberapa titik di Sumatera Barat dan Aceh.
Bagi keluarga yang belum mendapatkan unit Huntara atau memilih untuk tinggal di rumah kerabat, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Di tahun 2026, bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan, naik dari periode sebelumnya yang sebesar Rp500.000. Penyaluran DTH dilakukan melalui sistem perbankan Himbara untuk memastikan transparansi dan mencegah adanya potongan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Panduan Kelayakan Huntara bagi Penghuni
Sebelum menempati unit, warga disarankan untuk memastikan beberapa hal penting guna menjamin kenyamanan dan kesehatan:
- Ketersediaan akses air bersih (sumur bor atau sambungan PDAM darurat).
- Fungsi kelistrikan yang aman dan terinstalasi dengan benar.
- Sistem pembuangan limbah (septic tank) yang memadai untuk menjaga kesehatan lingkungan.
- Pendaftaran NIK Kepala Keluarga pada posko BPBD setempat untuk sinkronisasi data bantuan logistik lanjutan.
Pembangunan dan pemanfaatan Huntara sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui dana siap pakai BNPB dan dukungan BUMN. Jika unit Huntara mengalami kerusakan, warga dapat melaporkan kepada pengelola kawasan Huntara atau posko BPBD terdekat untuk dilakukan perbaikan oleh Satgas TNI/Polri atau BUMN pelaksana.
Dengan standar hunian yang lebih layak dan target waktu yang ketat, diharapkan para penyintas dapat merayakan hari raya dengan lebih tenang dan bermartabat, sembari menunggu proses pembangunan hunian permanen yang lebih aman di masa depan.
sumber gambar: mediaindonesia.com 
