Nahdlatul Ulama (NU) secara resmi menginjak usia satu abad dalam kalender Masehi pada 31 Januari 2026. Momen bersejarah ini, yang bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H saat didirikan pada 31 Januari 1926, menjadi penanda perjalanan panjang organisasi kemasyarakatan berbasis agama terbesar di Indonesia. Meski perayaan satu abad versi Hijriah telah digelar pada 7 Februari 2023 (16 Rajab 1444 H), PBNU dan pengurus daerah tetap semarak merayakan centennial Masehi melalui berbagai kegiatan akbar seperti mujahadah dan istighatsah, serta aksi nyata di tengah masyarakat, salah satunya Mujahadah Kubro di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).
Eksistensi NU selama satu abad, dengan pengikut mayoritas di negara berpenduduk lebih dari 286 juta jiwa, bukanlah waktu yang singkat. Dalam perjalanannya, NU telah mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan lanskap sosial politik. Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana “potret” NU di abad kedua ini, dan arah mana yang akan diambil selanjutnya? Apakah akan terjadi distorsi, atau justru kita akan menyaksikan sintesa dan metamorfosa baru dari NU?
Menilik Jejak Organisasi Lain dan Relevansi NU
Sebelum menjawab pertanyaan krusial tersebut, penting untuk melihat rekam jejak organisasi lain, baik yang berbasis keagamaan maupun non-keagamaan. Di kancah global, terdapat organisasi sosial tertua seperti Freemasonry yang didirikan pada tahun 1717, bergerak di bidang filantropi dan persaudaraan sosial. Sementara itu, organisasi dengan ikatan keagamaan juga sangat beragam, mulai dari Sangga Budha di India utara, Gereja Katolik, hingga kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Ikhwanus Shofa di Zaman Abbasiyah, serta NU dan Muhammadiyah di Indonesia, bahkan kelompok politik seperti Hamas di Palestina.
Intinya, menurut analisis Dr. H. Yusuf Amrozi, MMT, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, organisasi masyarakat yang tidak didasari motivasi profit dapat terus eksis jika mampu menjawab kebutuhan anggotanya. Namun, teori kebutuhan klasik seperti Abraham Maslow (kebutuhan fisik, keamanan, aktualisasi diri) atau McClelland (prestasi, afiliasi, kekuasaan), apalagi Taylor dengan motif ekonomi, dinilai kurang cocok untuk NU. “Mungkin cocok untuk sebagian elit, atau para pengurusnya, tetapi NU adalah organisasi akar rumput yang berbasis keagamaan, yang karenanya terminologi dari pemikir Barat yang didasarkan pada dominasi rasionalitas empiris tersebut agak kurang cocok,” ujar Yusuf Amrozi.
Dakwah Inklusif dan Tantangan Modern
Dalam sejarahnya, Islam didakwahkan ke Nusantara dengan aspek teologis yang kuat, meliputi doktrin ketauhidan dan ritualitas ajaran. Berbeda dengan pengenalan Islam di Barat yang seringkali disertai sains dan teknologi, dakwah di timur cenderung sufistik, membawa nilai-nilai yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Pendekatan ini relevan dengan ajaran agama yang telah ada sebelumnya, menawarkan semangat kesetaraan di hadapan Tuhan, yang menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Pendekatan eklektik yang mempertahankan nilai lama dengan adopsi prinsip Islam inilah yang kemudian dikembangkan oleh Wali Songo hingga para kiai mendirikan Nahdlatul Ulama. NU mampu menjawab kebutuhan nilai teleologis dan universal masyarakat sejak dulu hingga sekarang melalui dakwah yang inklusif, toleran, dan moderat. Meskipun demikian, di era rasionalitas empirik, kehidupan pragmatis, dan kecerdasan buatan saat ini, muncul pertanyaan apakah hal ini akan mendisrupsi semangat beragama, termasuk beragama dalam kelompok ormas seperti NU.
Yusuf Amrozi meyakini, “Sepanjang agama masih laku, atau orang masih mau beragama walaupun tidak terlalu taat, insya Allah organisasi keagamaan masih terus eksis.” Terlebih lagi, jika organisasi tersebut memiliki inovasi layanan yang mampu menjawab kebutuhan dasar umat, seperti membantu peningkatan taraf sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
Penguatan Institusi dan Peta Jalan Abad Kedua
Distingsi NU terletak pada afirmasi nilai-nilai universal seperti moderasi, toleransi, kesetaraan, serta amaliyah sufistik yang menjadi penciri Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Namun, hal ini tidak cukup hanya mengandalkan kondisi umat atau relasi dengan pemangku kepentingan. Menurut Yusuf Amrozi, bangunan institusional NU, dari pusat hingga akar rumput, harus mapan dan profesional.
Pengalaman satu abad NU menjadi pelajaran berharga untuk mendorong kemandirian organisasi. Aset-aset seperti sekolah, kampus, rumah sakit, dan fasilitas ekonomi harus menjadi tulang punggung jam’iyah untuk berkiprah kepada umat. Dari sisi kepemimpinan dan kaderisasi, telah disusun pola pendidikan dan pelatihan untuk penguatan militansi kader dan kemampuan manajerial di berbagai level kepengurusan.
Di pondok pesantren, yang merupakan jantung NU, banyak didirikan ma’had aly. Keberadaan pendidikan diniyah level perguruan tinggi ini diharapkan melahirkan ahli agama sekaligus menyiapkan kematangan manajerial bagi para aktivis NU. Meskipun organisasi besar dengan struktur majemuk tidak menutup kemungkinan adanya konflik kepentingan, tata kelola organisasi melalui peraturan telah disusun untuk menciptakan aturan yang sehat dan modern.
Abad kedua NU telah dimulai. Dr. Yusuf Amrozi menekankan pentingnya merumuskan ulang atau menegaskan peta jalan NU abad kedua. Peta jalan ini perlu diurai ke berbagai bidang melalui lembaga atau banom yang ada, agar selaras dengan kebutuhan umat dan tantangan zaman, serta dapat dibagi per 10 tahunan atau dua kali musim muktamar. Dengan sumber daya yang melimpah, mulai dari akademisi, pengusaha, praktisi profesional, hingga pejabat pengambil kebijakan, tantangannya adalah bagaimana mengorkestrasi sumber daya tersebut. “Kita tunggu semoga tahun ini melalui muktamar, terpilih pimpinan atau pengurus nasional yang terbaik yang duduk di PBNU,” pungkasnya.
