Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kota Palu memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini diambil guna memastikan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyatakan bahwa Posbankum merupakan instrumen strategis negara untuk menghadirkan akses keadilan yang inklusif dan merata. “Posbankum bukan sekadar simbol kehadiran negara, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga memiliki akses terhadap keadilan,” ujar Renaldy saat bertemu dengan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid di Palu, Senin (26/1/2026).

Renaldy menjelaskan, pendirian Posbankum di Sulawesi Tengah telah mencapai 100 persen, tersebar di 2.017 kelurahan dan desa. Khusus di Kota Palu, seluruh 46 kelurahan telah memiliki Posbankum yang berfungsi sebagai garda terdepan pelayanan bantuan hukum di tingkat masyarakat.

“Keberhasilan Posbankum tidak hanya diukur dari jumlah pendiriannya, tapi juga dari sejauh mana layanan tersebut dimanfaatkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya. Dengan penguatan koordinasi lintas sektor ini, pihaknya optimistis Posbankum dapat menjadi pilar penting dalam membangun budaya sadar hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan hukum negara.

Sementara itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Palu untuk mendukung optimalisasi layanan Posbankum. Dukungan ini mencakup koordinasi kelembagaan serta peningkatan pemahaman masyarakat. “Pertemuan ini menjadi momentum menyelaraskan langkah dalam mengoptimalkan fungsi Posbankum sebagai sarana konsultasi, pendampingan, serta penyelesaian persoalan hukum masyarakat secara non-litigasi,” kata Hadianto.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak turut membahas perkembangan pendirian Posbankum dan rencana kerja ke depan. Salah satu agenda penting adalah peresmian Posbankum yang dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, pada 3 Februari 2026.