Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperbarui strategi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, menyusul tren peningkatan kejadian bencana di wilayah tersebut. Dalam satu dekade terakhir, Jawa Timur mencatat 2.227 peristiwa bencana, dengan luapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo menjadi ancaman paling serius yang telah terjadi 10 kali antara tahun 2016 hingga 2025.
Banjir besar akibat luapan Bengawan Solo tidak hanya merendam infrastruktur di Bojonegoro, Tuban, Gresik, Ngawi, dan Lamongan, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi warga. Merespons kondisi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Program SIAP SIAGA (kemitraan Australia-Indonesia) untuk merombak total strategi kesiapsiagaan melalui Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD).
Fokus pada Ketangguhan Masyarakat
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, menegaskan bahwa penanganan banjir di sepanjang aliran Bengawan Solo tidak bisa hanya mengandalkan manajemen debit air. Menurutnya, ketangguhan warga di ratusan desa pinggir sungai adalah kunci utama dalam mitigasi bencana.
“Masyarakat harus paham apa yang harus dilakukan saat sirine peringatan berbunyi. Kita tidak hanya bicara teknis tanggul atau pembukaan pintu Bendungan Gajah Mungkur, tapi soal kesiapan sosial sebelum status siaga darurat ditetapkan,” ujar Pangarso di Surabaya, Rabu (11/2/2026).
Pembaruan Rencana Kontijensi yang Mendesak
Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) yang menjadi panduan gerak saat bencana kini sedang dalam proses pembongkaran ulang. Ketua Tim Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Dadang Iqwandy, mengakui bahwa dokumen yang ada saat ini sudah kedaluwarsa karena disusun sejak tahun 2018.
“Idealnya Renkon diperbarui setiap dua tahun. Dengan komposisi 75 persen badan sungai berada di Jawa Timur, pembaruan data sangat mendesak. Kita butuh skenario siapa berbuat apa yang lebih segar dan akurat,” jelas Dadang.
Langkah pembaruan ini akan melibatkan sedikitnya 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun pemetaan klaster dan kajian risiko berbasis data ahli. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih responsif dan akurat dalam menghadapi ancaman bencana.
Sinergi untuk Peringatan Dini Efektif
PMI Jawa Timur, melalui Edi Purwoko, menyatakan komitmennya untuk memastikan masyarakat mampu membaca gejala alam secara mandiri. Senada, Program Manager Humanitarian DFAT Australia, Henry Pirade, menilai sinergi ini bertujuan agar sistem pemerintah dan kapasitas warga di akar rumput bisa berjalan selaras.
“Kita ingin memastikan peringatan dini bukan sekadar informasi di atas kertas, melainkan tindakan nyata yang menyelamatkan nyawa di lapangan,” pungkas Henry.
Jika pemodelan kesiapsiagaan di Jawa Timur ini berhasil, sistem penanganan banjir Bengawan Solo berpotensi menjadi cetak biru nasional yang akan diterapkan di wilayah mitra lain seperti Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
