NTB Sukses Tekan Prevalensi Stunting Jadi 13,39 Persen, Kadiskes Ingatkan Tantangan Konsistensi

Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian signifikan dalam upaya penanganan stunting. Per Desember 2025, prevalensi stunting di NTB berhasil ditekan hingga 13,39 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 18,8 persen, sekaligus melampaui target daerah sebesar 21,7 persen.

Keberhasilan ini menempatkan NTB sebagai salah satu provinsi dengan kinerja terbaik dalam penanganan stunting di Indonesia, bahkan menjadi rujukan bagi wilayah lain, khususnya di Indonesia bagian timur. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah akhir, melainkan pijakan untuk menjaga konsistensi dan mencegah munculnya kasus baru.

Memasuki Januari 2026, data by name by address menunjukkan adanya 1.890 kasus stunting baru, atau sekitar 0,6 persen dari total balita yang dipantau. Penambahan kasus ini mayoritas terjadi di daerah dengan jumlah penduduk besar, seperti Lombok Tengah dengan 653 kasus baru, Lombok Timur 545 kasus, dan Lombok Barat 479 kasus.

Sementara itu, Lombok Utara mencatat 41 kasus baru, dan Kota Mataram empat kasus. Di Pulau Sumbawa, Kabupaten Dompu menjadi satu-satunya wilayah yang tidak menemukan kasus baru. Kabupaten Sumbawa mencatat 79 kasus, Sumbawa Barat 39 kasus, Kabupaten Bima 36 kasus, dan Kota Bima 14 kasus baru.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri, menjelaskan bahwa munculnya kasus baru tidak boleh diartikan sebagai kemunduran. Menurutnya, hal tersebut merupakan pengingat bahwa stunting adalah persoalan dinamis yang datanya terus bergerak setiap bulan.

“Stunting ini masalah yang dinamis, datanya bergerak setiap bulan. Tapi posisi NTB sekarang sangat baik karena prevalensinya sudah di bawah rata-rata nasional. Tantangan kita adalah menjaga konsistensi agar angka ini tidak naik kembali,” jelas Dr. Hamzi Fikri pada Jumat (6/2/2026).

Ia menekankan bahwa penanganan stunting tidak boleh bersifat musiman. Intervensi harus dimulai dari hulu, terutama pada ibu hamil, remaja putri, serta pola asuh dan pola makan di tingkat keluarga.

Pendekatan NTB Sehat dan Bebas Stunting

Dr. Hamzi Fikri memaparkan, penurunan stunting di NTB sejalan dengan visi pembangunan daerah NTB Sehat dan Cerdas yang diusung Gubernur Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri. Dalam visi tersebut, akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi fondasi utama.

Konsep NTB Sehat mencakup tantangan besar di sektor kesehatan, mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit baru yang muncul, hingga gangguan kesehatan mental. Dalam kerangka besar itu, NTB Bebas Stunting menjadi salah satu fokus prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi menyangkut masa depan generasi NTB. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya bersifat kuratif.

Strategi Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Pemerintah Provinsi NTB memperkuat strategi penanganan stunting dengan pendekatan promotif dan preventif yang mencakup seluruh siklus hidup. Intervensi tidak hanya menyasar balita, tetapi dimulai sejak remaja putri sebagai calon ibu, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia sekolah.

Salah satu program utama adalah Aksi Bergizi di sekolah yang menyasar remaja putri untuk mencegah kekurangan gizi sejak dini. Program ini tidak hanya berisi edukasi, tetapi juga intervensi gizi, penguatan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup sehat. Program Makan Bergizi Gratis juga diimplementasikan untuk mendukung pemenuhan gizi anak dan remaja.

Selain itu, edukasi gizi diperkuat hingga ke tingkat keluarga dengan memanfaatkan jejaring Posyandu yang saat ini berjumlah sekitar 7.800 unit dengan lebih dari 41 ribu kader di seluruh NTB. Jejaring ini menjadi kekuatan utama dalam pemantauan pertumbuhan balita, penyebaran informasi, serta deteksi dini risiko stunting.

Pemprov NTB juga memperkuat sistem rujukan bagi balita yang membutuhkan penanganan lanjutan agar intervensi yang diberikan sesuai standar layanan kesehatan.

“Penanganan stunting tidak boleh menjadi pekerjaan musiman. Intervensi harus dimulai dari hulu, terutama pada ibu hamil, remaja putri, dan pola asuh gizi di keluarga,” tegas Dr. Hamzi Fikri.