Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lamongan disarankan untuk rutin melakukan evaluasi. Saran ini disampaikan oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo, sebagai upaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo menegaskan pentingnya evaluasi berkala saat kegiatan Halalbihalal Mitra MBG Se-Kecamatan Lamongan pada Sabtu (28/3/2026). Ia menekankan bahwa evaluasi menjadi kunci utama agar program prioritas pemerintah pusat tersebut dapat terlaksana dengan baik di wilayahnya. “Pada intinya kami ingin program Bapak Presiden ini bisa berjalan lancar, aman di wilayah Kabupaten Lamongan. Kami dari Forkopimda menyarankan kepada SPPG untuk melaksanakan evaluasi setiap bulan,” ujarnya.
Dandim Deni Suryo Anggo Digdo mengungkapkan, saat ini terdapat 145 dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Lamongan. Evaluasi menyeluruh diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dan manfaat program bagi masyarakat. Ia menambahkan, “Harapannya program ini terus berjalan maksimal, sehingga bisa mencetak generasi masa depan yang lebih maju.”
Lebih lanjut, Dandim juga mengingatkan adanya sanksi tegas bagi SPPG yang melanggar aturan. Secara nasional, ratusan unit telah ditutup karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan. “Secara nasional sudah sekitar 700 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai SOP. Harapannya di Lamongan tidak ada yang sampai mendapatkan sanksi,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Kecamatan SPPG Lamongan Kota, Agustin, menyatakan harapannya agar seluruh SPPG dapat menyukseskan program MBG sesuai tujuannya. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi distribusi menu dan anggaran agar tepat sasaran. “Dari menu yang kita distribusikan dengan anggaran yang disesuaikan agar sama-sama kita mengawasi program ini agar tepat sasaran juga sesuai dengan nominal yang seharusnya Mari bersama-sama kita sukseskan program ini dengan tujuan yang seharusnya,” pungkasnya.
