Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menghadiri silaturahmi dan buka bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Acara tersebut berlangsung di Parle Senayan Park, Jakarta, pada Minggu (15/3/2026).
Dimyati menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari “forum kebangsaan yang di dalamnya adalah mantan pimpinan DPR. Ada yang di eksekutif, ada yang legislatif, dan di tempat lain ada,” ujarnya. Ia menambahkan, “Forum ini sangat penting karena beda jaman, beda rezim.”
Menurut Dimyati, forum ini bertujuan untuk menyaring masukan demi kepentingan bangsa. “Membantu pemerintah sekarang Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya Indonesia menjadi maju tidak korupsi dan Indonesia menjadi masyarakat sejahtera,” tegasnya.
Diskusi dan masukan juga diberikan kepada Menkopolkam Djamari Chaniago dalam forum tersebut. Acara ini dihadiri oleh para mantan pimpinan DPR dan MPR yang kini menjabat sebagai wakil menteri, gubernur, wakil gubernur, dan posisi penting lainnya. “Saya, Wakil Gubernur Banten termasuk dari kamar eksekutif,” kata Dimyati.
Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR 1999–2024
Sebagai informasi, Forum Kebangsaan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 1999–2024 dibentuk sebagai ruang silaturahmi strategis. Forum ini merespons tantangan nasional yang semakin kompleks dengan menghimpun pengalaman, perspektif, serta pemikiran para tokoh yang pernah duduk di kursi parlemen.
Forum tersebut menghimpun para tokoh yang pernah memimpin dua lembaga tinggi negara tersebut sejak era reformasi. Tujuannya adalah untuk menghimpun pandangan strategis guna memperkuat arah kebijakan nasional sekaligus memberikan kontribusi pemikiran kepada para penyelenggara negara.
Sejak tahun 1999, MPR dan DPR telah memainkan peran krusial dalam transformasi demokrasi Indonesia, mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penguatan sistem presidensial, hingga berbagai reformasi kelembagaan negara. Para alumnus pimpinan lembaga ini diyakini memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai krisis nasional, seperti krisis ekonomi pasca-reformasi, konflik politik, hingga dinamika konsolidasi demokrasi.
