Layanan transportasi mudik Lebaran 2026 menunjukkan tren positif di mata publik. Hasil riset kolaborasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI mencatat kenaikan signifikan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam publikasi hasil riset yang digelar Kamis (2/4/2026), Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha ITS, Tri Joko Wahyu, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan inisiatif akademisi untuk menyodorkan data objektif kepada pemerintah. Tujuannya adalah memetakan area evaluasi agar layanan transportasi pada tahun mendatang dapat lebih mumpuni.
Pakar Transportasi ITS, Prof. Hera Widyastuti, memaparkan data yang dihimpun dari 5.105 responden di 26 provinsi. Hasilnya, IKM Angkutan Lebaran 2026 menyentuh angka 82,15, melesat 3,45 poin dari capaian tahun 2025.
Kereta Api Primadona, ASDP Terendah
Prof. Hera menyoroti performa moda transportasi. “Moda kereta api menjadi primadona dengan skor tertinggi mencapai 94,30 atau masuk kategori sangat baik,” ungkap Guru Besar Teknik Sipil tersebut.
Meski secara umum memuaskan, riset ini memberikan rapor kuning bagi moda Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP). Sektor ini menempati posisi buncit dengan nilai 77,48. Dari sisi manajerial, aspek manajemen transportasi juga menjadi titik lemah dengan skor terendah sebesar 80,93 jika dibandingkan dengan kualitas prasarana.
Aksesibilitas Tiket Kereta Api Masih Jadi Keluhan
Prof. Hera memberikan catatan khusus bagi penyedia jasa kereta api. Walaupun kenyamanan dan ketepatan waktu dipuji, urusan aksesibilitas tiket masih menjadi momok bagi warga. “Kemudahan memperoleh tiket saat lebaran adalah indikator yang mendesak untuk dibenahi kebijakan tahun depan. Terbatasnya kuota tiket tetap menjadi keluhan utama yang berulang,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub RI, Rudi Irawan, mengungkapkan terjadi lonjakan penumpang angkutan umum rata-rata sebesar 10,87 persen tahun ini. Angka pertumbuhan tersebut menuntut pemerintah untuk menyiapkan fasilitas lebih matang guna mengantisipasi kepadatan yang lebih masif.
Riset ini diharapkan tidak sekadar berakhir di meja arsip, melainkan menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem kota serta permukiman berkelanjutan yang sejalan dengan target SDGs.
