Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Tegal mulai memperkuat pengawasan. Langkah ini diambil menyusul capaian program yang telah menjangkau lebih dari 70 persen dari total target penerima manfaat di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal sekaligus Ketua Satgas MBG, Amir Makhmud, mengakui bahwa kinerja tim sebelumnya belum berjalan optimal. Hal ini, menurut Amir, disebabkan oleh belum seragamnya arahan dalam pelaksanaan program.

Meski demikian, Amir menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di Kabupaten Tegal tetap menunjukkan perkembangan positif. “Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 309.912 penerima manfaat dari target 482.365 orang. Dari total rencana 252 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebanyak 109 dapur telah beroperasi,” ujar Amir, Sabtu (7/3/2026).

Amir menekankan pentingnya memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan. Standar tersebut mencakup kelayakan bangunan, sarana pendukung, hingga kelengkapan izin operasional. “Kami harus memastikan seluruh SPPG benar-benar telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari sisi fisik bangunan maupun aspek operasionalnya,” tegasnya.

Selain itu, Amir mendorong agar bahan baku yang digunakan oleh SPPG dapat bersumber dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal di Kabupaten Tegal. Ia berharap perputaran anggaran besar melalui program MBG dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Satgas MBG juga berencana membentuk portal pengaduan khusus. “Untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan secara transparan dan akuntabel, Satgas MBG juga berencana membentuk portal pengaduan khusus sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun masukan terkait pelaksanaan program MBG,” jelas Amir.

Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Tegal, Risma, menambahkan bahwa jumlah titik SPPG di Kabupaten Tegal terus meningkat. Dalam dua minggu terakhir, jumlah rencana titik SPPG bertambah dari 252 menjadi 262 titik. “Perkembangan pelaksanaan MBG di Kabupaten Tegal tergolong cukup cepat, dengan lebih dari 10 titik SPPG yang berhasil disurvei setiap minggunya,” kata Risma.

Namun, Risma juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih perlu perhatian, terutama terkait ketersediaan bahan baku. Beberapa penyedia bahan pangan menetapkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang menyulitkan pengelola SPPG dalam menyusun menu bergizi sesuai pagu anggaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. “Ketika harga bahan baku melebihi HET, pengelola SPPG tentu akan kesulitan menyajikan menu yang sesuai dengan standar gizi dan pagu anggaran yang telah ditetapkan,” terang Risma.

Tantangan lain muncul selama bulan Ramadan, di mana beberapa sekolah mengusulkan agar distribusi MBG tidak dilakukan setiap hari. Padahal, surat edaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengatur bahwa distribusi tetap harus berjalan secara harian. “Untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga di tengah berbagai tantangan tersebut, kami telah melakukan koordinasi rutin dengan tim gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal,” papar Risma.