Pengadaan kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar menjadi sorotan publik. Langkah ini dinilai kontras dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah daerah. Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan klarifikasi pada Kamis (26/2).
Rudy Mas’ud menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum menggunakan fasilitas mobil dinas milik Pemerintah Provinsi Kaltim untuk operasional di wilayah Kalimantan Timur.
Fokus Agenda Strategis dan IKN di Jakarta
Rudy menjelaskan, kendaraan mewah yang menjadi perbincangan tersebut sebenarnya diposisikan di Jakarta. Fasilitas itu disiapkan untuk menunjang mobilitas gubernur dalam agenda-agenda yang bersifat nasional maupun internasional.
Status Kaltim sebagai tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN) turut meningkatkan frekuensi pertemuan dengan pejabat pusat, investor, dan delegasi mancanegara. “Kaltim sekarang menjadi wajah Indonesia. Tamu yang datang bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri,” ujar Rudy.
Ia menambahkan, sebagai representasi daerah di kancah nasional, kepala daerah memerlukan sarana pendukung yang layak. Meski demikian, untuk aktivitas harian di Kaltim, Rudy mengaku masih mengandalkan kendaraan pribadi.
“Sampai sekarang belum ada mobil dinas yang kami gunakan di Kaltim. Yang ada dan dipakai itu kendaraan pribadi,” imbuhnya. “Di sini saya tetap menggunakan mobil pribadi, bulan puasa kita jangan menggibah.”
Sesuai Regulasi Kementerian Dalam Negeri
Terkait besaran anggaran Rp8,5 miliar, Rudy memastikan seluruh proses pengadaan telah mengacu pada payung hukum yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
Dalam aturan tersebut, kapasitas mesin kendaraan dinas jenis sedan untuk gubernur diperbolehkan hingga 3.000 cc. Rudy menegaskan bahwa unit yang dipesan tetap berada dalam batas spesifikasi teknis tersebut. “Kami mengikuti spesifikasi yang sudah diatur. Soal harga tentu mengikuti mutu dan kualitas kendaraan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Kaltim belum mengungkap secara rinci merek maupun tipe kendaraan yang dibeli melalui anggaran tahun ini.
