PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) menunjukkan atensi khusus terhadap beban ekonomi masyarakat dan buruh pelabuhan di sekitar wilayah operasionalnya. Melalui program Pelindo Berbagi Ramadan 2026, perusahaan menyalurkan ribuan paket logistik dan santunan tunai. Langkah ini diambil untuk memastikan kesejahteraan warga di ring satu pelabuhan tetap terjaga selama bulan suci Ramadan.
Program ini merupakan bagian dari realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTP Nonpetikemas. Sasaran utamanya adalah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) serta warga yang bermukim di sekitar dermaga.
Komitmen Kesejahteraan Publik
Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, menegaskan bahwa keberadaan perusahaan harus selaras dengan kesejahteraan publik. Ia menyoroti bahwa performa bongkar muat bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan.
“Operasional bisnis pelabuhan tidak berjalan sendirian. Kami berupaya hadir memberi manfaat nyata bagi warga sekitar. Agenda ini sudah berjalan rutin tiap tahun agar dampak keberadaan PTP Nonpetikemas dirasakan langsung,” kata Indra dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (13/3/2026).
Secara teknis, Senior Manager Sekretaris Perusahaan PTP Nonpetikemas, Fiona Sari Utami, memerinci bantuan tersebut ke dalam tiga klaster utama.
Rincian Bantuan dan Solidaritas Internal
PTP Nonpetikemas membagikan 500 paket takjil harian serta 1.000 paket sembako yang ditujukan bagi pekerja lapangan. Selain itu, perusahaan juga memberikan santunan khusus bagi puluhan anak yatim yang berada di area operasional.
Menariknya, aksi korporasi ini turut diperkuat oleh kontribusi internal karyawan melalui wadah Maiska PTP Nonpetikemas. Lembaga yang mengelola dana infaq dan sedekah pekerja ini mengalokasikan santunan tambahan bagi 330 anak yatim yang tersebar di seluruh kantor cabang perusahaan di Indonesia.
“Penyaluran kami lakukan serentak sebagai bentuk solidaritas sosial. Selain bantuan musiman seperti saat Ramadan, kami juga menjalankan komitmen pada sektor pendidikan hingga pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK),” tambah Fiona.
Upaya ini mengindikasikan pergeseran paradigma TJSL perusahaan pelabuhan. Dari sekadar bantuan seremonial, kini menjadi instrumen penguat hubungan antara otoritas pelabuhan dengan masyarakat penyangga di tengah dinamika ekonomi tahun 2026.
