Presiden RI Prabowo Subianto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027. Proyeksi ini disampaikan dalam penyampaian angka kunci Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa target tersebut dapat tercapai melalui strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan. “Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” kata Presiden Prabowo Subianto di gedung DPR MPR Jakarta.
Target Kesejahteraan dan Kebijakan Fiskal
Pemerintah juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ini harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini akan diukur melalui penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di dalam negeri.
Target penurunan angka kemiskinan ditetapkan pada rentang 6,0 hingga 6,5 persen, menurun signifikan dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dipatok turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen, dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen.
Untuk mendukung program prioritas, belanja negara dalam APBN 2027 direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB, dengan defisit anggaran dijaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Angka defisit ini lebih rendah dibandingkan realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92 persen.
Rapat Paripurna DPR RI
Penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 ini dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Presiden Prabowo Subianto tercatat sebagai Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN di hadapan anggota DPR RI.
Rapat yang dihadiri 451 anggota DPR RI dan dinyatakan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih. Beberapa menteri yang turut hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu juga terlihat dalam rapat tersebut.
Selain penyampaian KEM-PPKF, Rapat Paripurna DPR RI hari ini juga membahas laporan Badan Legislasi DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 serta pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
