Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan dialog dan negosiasi untuk menghadapi berbagai dinamika di kawasan Asia Tenggara. Penegasan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina, pada Sabtu, 9 Mei 2026. Isu-isu krusial seperti situasi di Myanmar pasca-pemilu dan ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja menjadi sorotan utama dalam pembahasan.
Indonesia Dorong Proses Politik Inklusif di Myanmar
Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam keterangannya kepada wartawan di Cebu, menjelaskan bahwa para pemimpin ASEAN secara khusus membahas perkembangan terbaru di Myanmar menyusul pelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintahan baru. Indonesia, sejak awal, konsisten mendukung proses politik yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian di negara tersebut.
“Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu meng-adress masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik,” ujar Menlu Sugiono.
Selain itu, Indonesia juga menegaskan kembali urgensi implementasi konsensus lima poin (five point consensus) ASEAN sebagai landasan utama dalam penyelesaian krisis Myanmar. Dalam diskusi tersebut, para pemimpin ASEAN turut mengapresiasi sejumlah langkah positif yang telah diambil oleh pemerintahan baru Myanmar.
“Setelah pemilu, ada beberapa gesture positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu di antaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar, sekitar enam ribu lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi,” kata Menlu Sugiono.
Sugiono menambahkan bahwa perkembangan ini merupakan bagian dari upaya Myanmar memenuhi komitmen dalam five point consensus ASEAN. Oleh karena itu, para pemimpin ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur untuk terus mendorong perbaikan situasi di Myanmar.
“Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concern-nya, dan terus meng-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya,” jelas Menlu Sugiono.
Pendekatan Dialog untuk Persoalan Perbatasan
Selain isu Myanmar, Presiden Prabowo juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya rekonsiliasi dan dialog dalam menyikapi berbagai persoalan perbatasan di kawasan, termasuk ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Menurut Menlu Sugiono, Presiden Prabowo menekankan bahwa persoalan perbatasan sebaiknya dikelola melalui pendekatan dialog, negosiasi, dan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi in the meantime kenapa kita tidak mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerja samakan yang kemudian bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan rakyat negara masing-masing,” tutur Menlu Sugiono mengutip pandangan Presiden Prabowo.
Pendekatan ini, lanjut Menlu Sugiono, merupakan prinsip yang selama ini juga dijalankan oleh Indonesia dalam mengelola berbagai persoalan kawasan. “Seperti juga yang kita lakukan, kita cari jalan-jalan dan solusi-solusi bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan di perbatasan, dengan dialog, dengan negosiasi, dengan bekerja sama,” pungkas Sugiono.
