Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak cepat menyusun strategi pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah skema intervensi pangan terpadu untuk meredam potensi gejolak harga komoditas pokok di pasar.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Akhmad Helmi Luqman, mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai sektor terkait. Koordinasi ini bertujuan memetakan langkah konkret pengendalian inflasi, terutama setelah beberapa komoditas menunjukkan tren kenaikan harga.
Komoditas yang tercatat mulai mengalami kenaikan harga antara lain cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, serta kedelai impor. Menanggapi situasi ini, Helmi menegaskan komitmen Pemkab Jember.
Strategi Intervensi Tiga Level
“Kami telah memetakan langkah-langkah konkret untuk meredam gejolak harga selama Ramadhan hingga menjelang Lebaran. Instruksi dari pemerintah pusat sangat jelas, yakni memperkuat pemantauan di lapangan serta memastikan distribusi berjalan lancar tanpa hambatan,” ujar Helmi pada Selasa (14/2/2026).
Untuk menekan laju inflasi, Pemkab Jember akan menerapkan intervensi pada tiga level sekaligus, yaitu produsen, grosir, dan konsumen. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu menstabilkan harga dari hulu hingga hilir.
Level Produsen
Pada level produsen, pemerintah menyalurkan bantuan stimulan kepada petani guna meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, Pemkab Jember juga memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan.
Kolaborasi dengan daerah sentra produksi di Jawa Tengah dan Jawa Barat sedang dijajaki, dengan dukungan dari Bank Indonesia, khususnya untuk menjamin ketersediaan pasokan cabai merah.
Level Grosir
Di level grosir, Tim Gabungan Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang distributor. Langkah ini krusial untuk mencegah praktik penimbunan yang berpotensi memicu kelangkaan dan lonjakan harga di pasaran.
Level Konsumen
Adapun pada level konsumen, Pemkab Jember memperluas jangkauan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Pemasangan banner Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar rakyat juga akan diperbanyak guna memberikan informasi harga yang transparan kepada masyarakat.
Fokus Lain: UMKM dan Perumahan MBR
Di luar sektor pangan, Pemkab Jember juga menaruh perhatian pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi sertifikasi halal. Selain itu, percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga menjadi prioritas.
“Sesuai arahan Kementerian PKP, kami tengah mengevaluasi kebijakan pembebasan BPHTB 0 rupiah bagi MBR serta mendorong desa mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” tambah Helmi.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Jember diminta untuk mendokumentasikan dan melaporkan perkembangan harga harian secara berkala. Sinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember serta Bulog terus diperkuat, khususnya dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional dan ritel modern.
“Harapan kami, melalui kerja kolaboratif ini, masyarakat Jember dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga pangan,” pungkas Helmi.
