Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), secara serius memperkuat layanan pendidikan inklusif. Langkah ini didasari oleh data daerah yang akurat, bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pendidikan yang lebih sistematis dan terarah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Lalu Wiranata, menjelaskan bahwa penguatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil cut off Pendataan Profil Belajar Siswa (PBS) serta proses verifikasi-validasi asesmen lanjutan. Proses ini dilakukan melalui jejaring puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

“Kegiatan ini menjadi langkah strategis mempercepat layanan pendidikan inklusif berbasis data,” tegas Lalu Wiranata di Lombok Tengah, Rabu (25/2/2026).

Data dan Tantangan Pendidikan Inklusif

Dari total 9.934 peserta didik yang terdata, sebanyak 5.317 siswa teridentifikasi memiliki hambatan fungsional belajar dengan tingkat yang beragam. Rinciannya, 540 siswa masuk kategori berat, 2.818 kategori sedang, dan 1.959 kategori ringan.

“Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan layanan pendidikan yang lebih terarah dan sistematis,” ujar Wiranata. Ia menambahkan, temuan tersebut memiliki korelasi erat dengan capaian mutu layanan pendidikan, termasuk pembentukan karakter, peningkatan literasi dan numerasi, serta penanganan angka anak tidak sekolah yang masih menjadi perhatian bersama.

Wiranata juga menekankan bahwa data PBS yang telah divalidasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) kini menjadi salah satu basis data utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Komitmen

Menanggapi data tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah, HM Nursiah, menyatakan bahwa angka 5.317 siswa dengan hambatan fungsional belajar merupakan dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak secara strategis.

“Pendidikan inklusif tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintah desa serta dukungan dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh elemen masyarakat,” kata Nursiah.

Ia turut mengapresiasi dukungan dari mitra pembangunan, termasuk perwakilan Kedutaan Besar Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) serta Program INOVASI. Mitra-mitra ini telah mendampingi penguatan pendekatan pembangunan berbasis data dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan di Lombok Tengah.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memenuhi lima aspek akomodasi layak, yaitu:

  • Akses fisik dan lingkungan
  • Pembelajaran adaptif
  • Penyediaan alat bantu dan teknologi asistif
  • Dukungan sosial-emosional
  • Tata kelola sekolah yang akuntabel dan tangguh

Melalui forum diskusi ini, Pemkab Lombok Tengah berharap setiap komitmen dukungan dapat dirumuskan secara jelas dan terukur. Hal ini mencakup siapa yang bertanggung jawab, kapan dilaksanakan, serta bagaimana mekanisme pemantauan berkelanjutan, agar manfaatnya segera dirasakan oleh anak-anak.

“Forum ini adalah momentum percepatan menghadirkan layanan pendidikan inklusif bagi semua anak Lombok Tengah. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang bermutu,” pungkas Nursiah.