Aktivitas belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pecoro 02, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sempat terganggu setelah pintu gerbang sekolah disegel oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan pada Selasa (24/2/2026). Insiden ini menyebabkan sejumlah siswa tertahan di luar gerbang dan tidak dapat memasuki lingkungan sekolah.
Penyegelan tersebut diduga dilakukan oleh empat orang yang mengklaim sebagai ahli waris tanah. Mereka bahkan memasang spanduk larangan masuk dengan alasan lahan masih dalam sengketa. Menanggapi kejadian ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menegaskan komitmennya untuk memastikan hak pendidikan siswa tetap terpenuhi di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember, Ervan Setiawan, menyatakan bahwa pendidikan anak tidak boleh menjadi korban tarik-menarik sengketa lahan. Menurutnya, pemerintah daerah memprioritaskan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar sembari tetap menghormati proses persidangan. “Prinsip kami memastikan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi, terlepas dari perkara yang sedang berjalan di pengadilan,” ujar Ervan.
Ervan juga meminta seluruh pihak yang bersengketa untuk menahan diri dan tidak mengambil langkah sepihak yang berpotensi mengganggu fasilitas publik, terutama yang menyangkut kepentingan anak-anak. Ia menegaskan bahwa sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap, semua pihak seharusnya menghormati proses hukum dan menjaga situasi tetap kondusif. “Ini bukan tanggung jawab satu atau dua pihak saja, melainkan tanggung jawab kita semua,” katanya.
Pemkab Jember menjelaskan bahwa proses gugatan sengketa lahan masih panjang dan dalam waktu dekat akan memasuki agenda pembuktian pada sidang yang dijadwalkan Kamis pekan ini. Bagian Hukum Pemkab Jember juga tengah mengevaluasi kemungkinan langkah lanjutan atas penyegelan sepihak tersebut, termasuk opsi somasi atau upaya hukum lain, dengan tetap mempertimbangkan jalannya persidangan.
Sementara itu, aktivitas belajar mengajar di SDN Pecoro 02 diupayakan tetap berjalan agar siswa tidak kembali terdampak akibat polemik sengketa lahan tersebut.
