Pemerintah mendorong seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk membangun kemandirian pangan. Langkah ini dinilai krusial guna menghadapi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kian masif di wilayah tersebut.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, menyampaikan penekanan ini saat menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Adat Nusantara (Matra) se-Kaltim periode 2025–2030. Acara tersebut berlangsung di kawasan Kemenko 3 IKN pada Minggu (3/5).
Kemandirian Pangan untuk IKN
“Hal ini penting karena saat ini Kaltim menjadi bagian dari IKN, tentunya perlu daya kuat ketahanan dan kemandirian pangan. Salah satu yang dapat dilakukan yakni melalui komunitas-komunitas masyarakat,” ujar Akmal Malik.
Akmal menekankan bahwa penguatan kemandirian pangan harus dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk Otorita IKN. Menurutnya, upaya ini juga sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
“Tolong agar seluruh wilayah di Kaltim mulai membangun budaya kemandirian pangan ini di IKN,” tegas Akmal.
Ia menjelaskan, kemandirian pangan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar Kalimantan, seperti dari Pulau Jawa dan Sulawesi, yang selama ini menjadi pemasok utama.
Terobosan Otorita IKN
Sementara itu, Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN, P. Setia Lenggono, menyatakan pihaknya terus melakukan berbagai terobosan untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah IKN.
“Kami terus berkoordinasi lintas lembaga dan menyelaraskan program untuk mengembangkan sektor pertanian di kawasan IKN,” ujarnya.
Setia menambahkan, Otorita IKN telah menggandeng Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kaltim. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pendampingan kepada petani dan mendorong adopsi teknologi pertanian.
“Kami harapkan pendampingan itu mampu meningkatkan kapasitas petani serta memastikan adopsi teknologi pertanian berjalan optimal,” kata Setia.
Selain itu, dukungan perbenihan juga menjadi prioritas, terutama di wilayah Samboja. Kawasan ini diproyeksikan sebagai sentra pengembangan pertanian penyangga IKN.
“Kami juga telah memberikan dukungan perbenihan sebagai salah satu prioritas, khususnya di wilayah Samboja sebagai sentra pengembangan pertanian penyangga IKN,” pungkasnya.
