Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan adanya penyempitan selisih tingkat kemiskinan antara NTB dengan rata-rata nasional, sebuah capaian yang menjadi indikator positif arah pembangunan daerah.
Penyempitan Jarak Kemiskinan Terendah dalam Satu Dekade
Pada tahun 2019, selisih tingkat kemiskinan NTB terhadap rata-rata nasional masih mencapai 5,15 persen. Namun, angka tersebut berhasil ditekan menjadi sekitar 3 persen pada tahun 2025. Penurunan ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu satu dekade terakhir, menandakan bahwa laju penurunan kemiskinan di NTB berlangsung lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional.
Meskipun tingkat kemiskinan NTB masih berada di atas rata-rata nasional, tren konvergensi ini menunjukkan proses pengejaran ketertinggalan yang konsisten. Apabila momentum penurunan selisih sebesar 0,3 hingga 0,4 persen per tahun dapat dipertahankan, NTB diproyeksikan berpeluang keluar dari kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada sekitar tahun 2030, dan bergeser menuju kelompok menengah.
Namun, capaian ini perlu disikapi dengan hati-hati. Penurunan kemiskinan yang berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan bantuan sosial. Bantuan sosial memang penting dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara struktural.
Penguatan Desa sebagai Basis Ekonomi Produktif
Salah satu pendekatan strategis yang relevan adalah penguatan konsep Desa Berdaya. Dalam kerangka ini, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan diposisikan sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif. Masyarakat desa didorong untuk aktif terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian produktif, peternakan rakyat, perikanan budidaya, usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta industri rumah tangga.
Selain itu, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi menjadi instrumen vital dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal. Keberhasilan pendekatan ini dapat diukur melalui indikator konkret seperti peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, pertumbuhan unit usaha desa, kenaikan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah rumah tangga miskin. Dengan demikian, fokus kebijakan bergeser dari sekadar distribusi bantuan menuju peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
Hilirisasi: Kunci Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya nilai tambah ekonomi akibat sebagian besar produk dijual dalam bentuk mentah. Strategi hilirisasi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Transformasi komoditas primer menjadi produk olahan akan secara signifikan meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas peluang kerja.
Komoditas unggulan NTB seperti jagung, ikan, rumput laut, padi, dan ternak memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi melalui proses hilirisasi. Langkah ini tidak hanya akan menaikkan harga jual produk, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri lokal.
Menjaga Momentum Pembangunan untuk NTB yang Lebih Baik
Penyempitan selisih kemiskinan antara NTB dan nasional merupakan sinyal bahwa arah pembangunan sudah berada pada jalur yang tepat. Namun, kondisi ini juga mengingatkan bahwa NTB masih rentan. Konsistensi kebijakan menjadi faktor penentu keberlanjutan progres ini.
Fokus pembangunan harus terus diarahkan pada penciptaan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian dan kemaritiman, pengembangan usaha mikro, serta peningkatan akses permodalan. Jika strategi ini dijalankan secara berkelanjutan, target NTB untuk keluar dari kelompok provinsi termiskin pada tahun 2030 bukan lagi sekadar proyeksi optimistis, melainkan peluang yang realistis.
Pada akhirnya, pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan. Kemiskinan hanya dapat dikurangi secara berkelanjutan melalui peningkatan pekerjaan, aktivitas usaha, dan penciptaan nilai tambah ekonomi di tingkat masyarakat.
