Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) Ke-30 dengan menggelar apel di halaman Bumi Gora kantor Gubernur NTB pada Senin, 27 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menekankan peran penting otonomi daerah dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mendagri, melalui Wagub Indah Dhamayanti Putri, menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen krusial untuk pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pendorong kesejahteraan di seluruh Indonesia. “Momentum strategis ini menjadi komitmen bersama dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan,” jelas Mendagri.

Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Keberhasilan

Sesuai tema Hari Otda tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita,” mencerminkan semangat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mendagri menegaskan, “Tanpa kolaborasi yang solid, tujuan besar pembangunan tidak akan tercapai secara maksimal,” menyoroti ketergantungan keberhasilan pembangunan nasional pada kuatnya koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah.

Langkah Strategis Penguatan Otonomi Daerah

Untuk itu, sejumlah langkah strategis menjadi fokus dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, di antaranya:

  • Integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas pembangunan.
  • Reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) yang didukung digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
  • Penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
  • Peningkatan kolaborasi antar daerah dalam menangani isu-isu strategis lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan ekonomi regional.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga didorong untuk fokus pada pemenuhan layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, termasuk akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial, khususnya di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.

Prioritas Hadapi Tantangan Global

Dalam menghadapi tantangan global, perhatian juga diarahkan pada penguatan ketahanan daerah, meliputi ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, serta mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Sejumlah agenda prioritas turut disoroti, antara lain upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja.

Di sektor sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi perhatian utama melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan sumber daya manusia, digitalisasi layanan, serta pemenuhan gizi masyarakat termasuk melalui program makan bergizi.

Mendagri menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa capaian 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. “Diharapkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus diwujudkan secara merata di seluruh Indonesia,” pungkas Mendagri, menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.