Ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel memicu lonjakan harga bahan baku plastik secara global. Situasi ini, yang berakar pada ketergantungan industri terhadap energi fosil, kini berdampak langsung pada biaya kemasan, mencekik pelaku usaha kecil dan membebani kantong masyarakat.
Namun, Koordinator Penelitian Plastik Ecoton, Tasya Husna, melihat gejolak pasar ini sebagai momentum krusial bagi Indonesia. Menurutnya, kenaikan harga plastik adalah peluang besar untuk segera meninggalkan budaya sekali pakai dan beralih ke sistem yang lebih berkelanjutan.
Krisis Plastik: Isu Kedaulatan Energi yang Rapuh
Tasya Husna menegaskan bahwa masalah kemasan plastik bukan sekadar urusan sampah, melainkan isu kedaulatan energi yang rapuh. “Produksi plastik sangat bergantung pada minyak bumi. Paniknya masyarakat melihat harga plastik naik menunjukkan betapa konsumtifnya kita terhadap material tersebut,” ujarnya kepada jatimnow.com pada Selasa, 14 April 2026.
Ia menambahkan, stabilitas ekonomi justru dapat dicapai jika masyarakat beralih ke sistem guna ulang yang tidak terpengaruh oleh krisis geopolitik global. Industri plastik saat ini memang berada dalam genggaman negara-negara kaya minyak, dengan ironi bahwa tingginya produksi dan konsumsi tidak dibarengi upaya pembersihan lingkungan yang sepadan. Tasya mengungkap fakta bahwa hanya 20 negara di dunia yang menyumbang hampir 70% pencemaran plastik global.
Dampak pada UMKM dan Risiko Kesehatan
Di tingkat lokal, kenaikan harga kemasan plastik membuat margin keuntungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kian tipis. Banyak pelaku usaha kesulitan berpindah haluan karena sudah terlanjur bergantung pada plastik yang selama ini dianggap murah. Padahal, penggunaan material tersebut membawa risiko kesehatan jangka panjang serta beban biaya pemulihan lingkungan yang besar.
Pemerintah Didesak Ambil Kebijakan Tegas
Agar masyarakat tidak sekadar terbebani tanpa ada perubahan perilaku, Tasya Husna menyarankan pemerintah untuk hadir melalui kebijakan tegas. Langkah konkret yang diusulkan antara lain mencabut fasilitas bebas pajak (tax free) pada industri petrokimia pembuat plastik dan sebaliknya, memberikan insentif bagi industri guna ulang.
“Pemerintah bisa menerapkan pembatasan plastik sekali pakai secara nasional dan menaikkan pajak industrinya. Investasi harus dialihkan pada infrastruktur wadah ramah lingkungan, misalnya mengoptimalkan pelepah pisang atau wadah organik lainnya,” jelas Tasya.
Peluang Ekonomi Alternatif dan Tanggung Jawab Swasta
Krisis bahan baku ini justru membuka keran keuntungan bagi sektor ekonomi alternatif. Bisnis substitusi seperti penyedia daun pembungkus, besek, hingga kemasan guna ulang diprediksi akan naik daun. Kondisi “terpaksa hemat” ini mendorong warga membawa wadah sendiri, yang secara otomatis menguntungkan penjual material organik.
Bagi pihak swasta, model bisnis lama berbasis plastik virgin tidak lagi berkelanjutan. Perusahaan wajib mendesain ulang kemasan agar bisa digunakan kembali atau masuk dalam sistem deposit-return. Langkah tersebut juga menjadi pembuktian kepatuhan perusahaan terhadap Peta Jalan Pengurangan Sampah sesuai regulasi P.75 tahun 2019.
Meskipun infrastruktur pendukung belum merata, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa budaya guna ulang di masyarakat dan sektor informal daur ulang yang masif. Tantangan biaya alternatif yang masih mahal bisa ditekan jika ada konsistensi kebijakan dari pusat hingga daerah.
“Saat harga plastik tidak lagi murah, ruang untuk normalisasi sistem isi ulang (refill) terbuka lebar. Ini waktu yang tepat untuk memaksa perubahan desain kemasan industri agar lebih sirkular,” pungkas Tasya. Dengan dorongan investasi yang tepat, transisi menuju Indonesia bebas plastik bukan lagi sekadar mimpi, melainkan keharusan ekonomi.
