KPK: “Pasti Kami Akan Buka” Nama Perusahaan Rokok Terlibat Kasus Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengumumkan nama perusahaan rokok yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Langkah ini diambil sebagai komitmen KPK untuk menghadirkan transparansi kepada masyarakat.

“Nanti, ketika ada pemanggilan saksi. Pasti kami akan buka,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kronologi Penanganan Kasus Bea Cukai

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu pada 4 Februari 2026. Pada hari yang sama, KPK mengungkapkan bahwa salah satu yang ditangkap adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal.

Sehari setelahnya, pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan penetapan enam dari 17 orang yang ditangkap sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi terkait impor barang KW atau tiruan di lingkungan Bea Cukai.

Daftar Tersangka Awal:

• Rizal (RZL): Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024-Januari 2026.
• Sisprian Subiaksono (SIS): Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.
• Orlando Hamonangan (ORL): Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai.
• John Field (JF): Pemilik Blueray Cargo.
• Andri (AND): Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo.
• Dedy Kurniawan (DK): Manajer Operasional Blueray Cargo.

Pendalaman kasus terus berlanjut. Pada 26 Februari 2026, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo (BBP), sebagai tersangka baru. Penetapan ini dilakukan setelah mendalami keterangan para saksi dan penggeledahan sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada 13 Februari 2026.

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp5,19 miliar yang ditemukan dalam lima koper. Uang tersebut diduga kuat berasal dari praktik kepabeanan dan cukai ilegal.

Pada 27 Februari 2026, KPK mengumumkan bahwa mereka sedang mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai, terutama setelah penyitaan uang dari rumah aman di Ciputat.