Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih menanti arahan resmi dari pemerintah pusat terkait wacana penerapan pola kerja kombinasi work from home (WFH) dan work from office (WFO) masing-masing 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini mencuat di tengah tantangan ekonomi global yang berdampak pada sektor energi dan pangan.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyatakan hal tersebut saat apel perdana pascalebaran dan acara halalbihalal bersama ASN di Lombok Timur pada Rabu (25/3/2026). “Kebijakan WFH tersebut masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat,” kata Haerul Warisin.
Haerul menyoroti dampak konflik dunia saat ini yang mulai terasa pada sektor energi dan pangan, termasuk terganggunya pasokan bahan bakar minyak (BBM), pupuk, hingga komoditas strategis seperti jagung dan bawang putih. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pentingnya peningkatan kinerja yang lebih cepat, responsif, dan adaptif dari seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), baik yang definitif maupun pelaksana tugas (Plt),” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Haerul juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang dinilai tetap menjaga kualitas pelayanan publik selama bulan Ramadhan, meskipun terdapat penyesuaian jam kerja. Ia juga mengucapkan selamat Idul Fitri.
“Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Lombok Timur mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ini menjadi momen bagi semua untuk saling membersihkan diri dari kekhilafan selama bekerja,” tuturnya.
Bupati Haerul Warisin juga mengingatkan agar setiap inovasi dan langkah strategis tetap dikonsultasikan dengan pimpinan guna menjaga sinkronisasi kebijakan di lingkungan pemerintah daerah. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun menjadi energi baru bagi ASN menghadapi tantangan ekonomi 2026.
“Mari tingkatkan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan Peni pembangunan di Lombok Timur,” ajaknya.
Mendagri Sebut WFH Bukan Hal Baru
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga telah menanggapi wacana kerja dari rumah (WFH) ini. Ia menegaskan bahwa WFH bukanlah sesuatu yang baru dan pemerintah telah memiliki pengalaman menerapkannya saat pandemi COVID-19.
Ditemui usai konferensi pers di Jakarta pada Rabu (25/3/2026), Mendagri Tito menyebutkan bahwa pemerintah sudah berpengalaman menerapkan skema WFH dan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ia berencana melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait kesiapan layanan esensial.
“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” kata Mendagri.
Tito menambahkan bahwa wacana WFH sebelumnya sudah dirapatkan bersama kementerian/lembaga terkait untuk menyampaikan masukan. Hasil rapat tersebut akan disampaikan lebih lanjut setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
