Bupati Bima Ady Mahyudi mengajukan usulan Program Kampung Nelayan Merah Putih serta pembangunan tiga titik dermaga apung di Desa Bajo Pulo kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan strategis ini disampaikan dalam audiensi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta pada Selasa, 10 Februari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, KKP merespons positif pengajuan Pemerintah Kabupaten Bima. Bahkan, KKP membuka peluang bagi pengajuan desa penyangga dari lokasi Kampung Nelayan Merah Putih induk, menunjukkan komitmen untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah.
Tiga Desa Pesisir Diusulkan untuk Program Unggulan
Ady Mahyudi menjelaskan, pemerintah daerah mengusulkan tiga desa pesisir yang memiliki jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan terbesar sebagai calon lokasi program tersebut. Ketiga desa yang dimaksud adalah Desa Kore di Kecamatan Sanggar, Desa Lamere di Kecamatan Sape, dan Desa Karumbu di Kecamatan Langgudu.
Menurut Ady, ketiga desa tersebut dinilai telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis Program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini merupakan inisiatif penyediaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam satu kawasan desa mayoritas nelayan. Fasilitas yang akan disediakan meliputi penangkapan ikan, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan.
Dukungan Infrastruktur dengan Dermaga Apung
Selain Program Kampung Nelayan Merah Putih, Pemerintah Kabupaten Bima juga mengusulkan pembangunan tiga titik dermaga apung di Desa Bajo Pulo. Dermaga-dermaga ini direncanakan akan dibangun masing-masing di Dusun Bajo Barat, Bajo Tengah, dan Pasir Putih.
Dermaga apung tersebut diharapkan dapat secara signifikan mendukung aktivitas sandar kapal nelayan, sekaligus memperlancar distribusi hasil tangkapan ikan. Hal ini krusial untuk efisiensi rantai pasok dan peningkatan nilai ekonomi bagi nelayan setempat.
Potensi Pesisir Bima dan Harapan Peningkatan Kesejahteraan
Ady menjelaskan bahwa Kabupaten Bima memiliki 18 kecamatan, dengan 12 kecamatan dan 64 desa di antaranya merupakan wilayah pesisir. Wilayah-wilayah ini masih sangat membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, serta pemasaran hasil perikanan.
Pemerintah daerah berharap dukungan dari pemerintah pusat melalui KKP dapat mempercepat realisasi program-program tersebut. Dengan demikian, diharapkan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Bima.
Dalam audiensi penting tersebut, Bupati Bima didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tajuddin, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suwandi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Firdaus, serta Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Budiansani.
