Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memutuskan untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu, mulai pekan depan. Keputusan ini diambil setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menolak opsi WFH pada hari Jumat, yang dinilai berpotensi memicu “long weekend” dan peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Khofifah menjelaskan bahwa simulasi awal sempat mempertimbangkan hari Jumat. “Namun, hasil evaluasi menunjukkan. Kalau hari Jumat, ada kecenderungan bablas menjadi long weekend. Ini yang kita hindari,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu (25/3).
Ia menambahkan bahwa tujuan efisiensi BBM akan berbalik jika WFH dilakukan pada Jumat. “Kalau setiap minggu jadi long weekend, justru konsumsi BBM bisa meningkat karena mobilitas untuk rekreasi atau perjalanan lain, ini yang sangat kita hindari,” tegasnya.
Menurut perhitungan sederhana Pemprov Jatim, rata-rata jarak tempuh pegawai menuju kantor mencapai sekitar 14 kilometer sekali jalan atau 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Jika WFH ditempatkan di hari Jumat, peluang masyarakat untuk bepergian, baik pulang kampung maupun rekreasi, akan semakin tinggi.
Oleh karena itu, Pemprov Jatim memilih hari Rabu sebagai jadwal WFH. “Nanti akan segera kita umumkan, mulai minggu depan WFH kita jatuhnya hari Rabu. Jadi tidak memicu long weekend,” ungkap Khofifah.
Dengan pola ini, ritme kerja ASN diharapkan tetap optimal: Senin dan Selasa bekerja penuh di kantor, Rabu bekerja dari rumah, kemudian Kamis dan Jumat kembali bekerja maksimal di kantor.
Gubernur Khofifah juga menyebut bahwa tren WFH telah lebih dulu diterapkan di sejumlah kementerian sejak awal tahun. “Di Jakarta itu sudah mulai saat ini ada WFH. Sebetulnya sejak bulan Januari lalu, hampir semua kementerian sudah ada WFH,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa konsep yang diterapkan adalah WFH, bukan Work From Anywhere (WFA). “WFH, bukan WFA. Kalau anywhere nanti bisa di tempat wisata, bisa di kafe, bisa di mana. Tapi kalau di rumah, ada keluarga yang ikut memonitor bahwa yang bersangkutan benar-benar sedang bekerja,” jelasnya.
Khofifah menilai, keberadaan anggota keluarga di rumah justru menjadi kontrol sosial yang efektif, memastikan aktivitas kerja ASN tetap terpantau dan tidak disalahgunakan.
Terakhir, Khofifah menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu kualitas layanan publik. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa hambatan. “Hari ini semua layanan kita harus berjalan 100 persen. Tidak boleh ada yang berkurang,” tegasnya.
