Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia berdampak serius pada program perbaikan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung. Belasan ruas jalan yang seharusnya mulai diperbaiki pada triwulan kedua tahun 2026 kini terancam molor, menyusul belum adanya instruksi lebih lanjut dari pimpinan daerah.
Plt Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Ahmad Rifai Sodik, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur di Tulungagung tahun 2026 mencapai Rp320 miliar. Anggaran tersebut direncanakan dibagi dalam empat triwulan.
Pada triwulan pertama, Dinas PUPR telah mengalokasikan Rp80 miliar untuk perbaikan 10 ruas jalan. Progres perbaikan saat ini baru mencapai 50 persen. “Dari anggaran Rp80 miliar pada triwulan pertama, baru diserap 50 persen,” ujar Sodik pada Selasa (28/4/2026).
Namun, untuk triwulan kedua, proses perbaikan jalan tidak berjalan sesuai rencana awal. Eskalasi kenaikan harga BBM global menjadi penyebab utama, yang mengharuskan Dinas PUPR melakukan perencanaan ulang. “Kami masih menunggu intruksi dari pimpinan. Saat ini kami juga belum melakukan proses lelang untuk perbaikan infrastruktur pada triwulan kedua,” terang Sodik.
Total ada sekitar 12 hingga 15 proyek infrastruktur yang kini dalam kondisi menggantung. Padahal, belasan proyek ini seharusnya sudah mulai dikerjakan dengan anggaran Rp80 miliar. Sodik menyatakan pesimisme terhadap pencapaian target. “Di triwulan kedua ini, kami pesimis tidak bisa mencapai target,” jelasnya.
Beberapa ruas jalan yang perbaikannya tersendat meliputi Jabalsari, Loderesan, Karangsono, Tenggong, Panjer, Kaligento, serta jembatan Junjung dan Pakel. Dinas PUPR Tulungagung masih menanti kepastian instruksi dari pimpinan untuk memulai proses lelang.
Jika perbaikan infrastruktur pada triwulan kedua tersendat, Dinas PUPR berencana untuk memaksimalkan dan menambah penyelesaian proyek di triwulan ketiga. “Kalau perbaikan infrastruktur di triwulan kedua tersendat tidak sesuai target, maka kami akan memaksimalkan dan menambah penyelesaian perbiakan infrastruktur di triwulan ketiga,” papar Sodik.
Sodik mengakui bahwa kenaikan harga BBM secara otomatis berdampak pada target panjang jalan yang akan diperbaiki di Tulungagung. Semula, target perbaikan jalan mencapai 90 kilometer, namun kini diperkirakan akan berkurang hingga 30 persen. “Secara hitungan kasar, target perbaikan jalan awalnya 90 kilometer bisa berkurang hingga 30 persen,” ungkapnya.
Meskipun menghadapi hambatan, Dinas PUPR Tulungagung tetap berupaya meningkatkan angka kemantapan jalan. Saat ini, tingkat kemantapan jalan di Tulungagung masih berada di angka 64 persen. “Tahun ini target kemantapan jalan di Tulungagung bisa mendekati angka 70 persen,” pungkas Sodik.
