Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) bersama jajaran Kementerian HAM wilayah Bali memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dauh Peken 5, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Rabu (18/2). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan sarana pendukung program sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan bergizi bagi anak-anak.
Thomas Harming Suwarta, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, menyatakan bahwa kehadiran Kementerian HAM di lapangan untuk memastikan nilai-nilai HAM terimplementasi secara nyata. Ia juga mendorong agar penyelenggaraan tugas di SPPG berjalan maksimal.
Penekanan pada Hak Dasar Anak dan Peran Strategis SPPG
Thomas Harming Suwarta menegaskan pentingnya program ini dalam menjamin hak dasar anak. “Kami ingin memastikan sekali lagi bahwa Pemenuhan hak atas pangan bergizi merupakan hak dasar setiap anak. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu bentuk upaya negara dalam menjamin hak tersebut, sehingga perlu didukung oleh sarana dan fasilitas yang layak serta memenuhi standar, dan tentu saja para petugas SPPG menyadari betapa mulia tugas mereka karena mempersiapkan anak Indonesia yang kenyang, sehat dan pintar. Seperti selalu disampaikan Bapa Presiden beliau ingin anak Indonesia tersenyum,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/2).
Ia juga menyoroti peran strategis SPPG sebagai garda terdepan dalam memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Thomas menekankan bahwa tugas ini tidak mudah dan memerlukan motivasi tinggi serta disiplin di setiap lini.
“Kejadian yang terjadi di beberapa tempat harus menjadi cambuk agar setiap petugas SPPG menyadari betul betapa tugas mereka sangat strategis dan mulia karena itu perlu didukung oleh motivasi yang tinggi, pola kerja yang disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Sama halnya dengan teman-teman mitra yang mengelola dapur-dapur ini. Berhasilnya program ini sangat tergantung dari kinerja SPPG di lapangan,” sambungnya.
Untuk memastikan kualitas pelayanan prima di setiap SPPG, Thomas menekankan perlunya pengawasan berlapis. Pengawasan ini mencakup mulai dari pengadaan bahan baku, saat barang masuk ke dapur, proses persiapan, saat memasak, penyiapan, pengantaran, hingga saat makanan tiba di sekolah.
“Kami optimis dengan kejadian yang belakangan ini terjadi, maka upaya perbaikan kualitas pelayanan dapur semakin digalakkan. Ke depan pelayanan di SPPG ini harus terus menjadi perhatian serius sehingga tujuan dan sasaran program MBG ini bisa berhasil tercapai dengan baik,” imbuhnya.
Dampak Positif dan Apresiasi dari Kepala SPPG Setempat
Thomas Harming Suwarta juga mengungkapkan berbagai cerita positif dari pengelola SPPG terkait hadirnya program MBG. Dampak tersebut meliputi peningkatan kehadiran anak di sekolah, peserta didik yang lebih fokus, tumbuhnya nilai kebersamaan dan kekeluargaan, serta penyerapan tenaga kerja lokal.
“Penyerapan tenaga kerja itu sangat nyata karena di luar pegawai BGN ada tenaga yang direkrut dari masyarakat sekitar SPPG. Contoh SPPG yang kami kunjungi ini sekitar 47 orang adalah warga sekitar dengan upah harian 120-125 ribu per hari,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Dauh Peken 5, Rafi Afrizal, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kementerian HAM. “Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan pengawasan terhadap kesiapan sarana pendukung Program Makan Bergizi Gratis di SPPG agar pelayanan kami lebih baik lagi,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Staf Khusus Menteri HAM beserta jajaran melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi dapur, kelayakan fasilitas, tata letak ruang, serta kebersihan lingkungan SPPG. Pemantauan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pelaksana di daerah dalam mendukung pemenuhan hak atas pangan bergizi sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia.
