Ekonom Ichsanuddin Noorsy menyoroti implementasi Program Sawit Nasional (PSN) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, mengingatkan potensi terbentuknya oligopoli yang dapat merugikan petani kecil. Pernyataan ini disampaikan Noorsy dalam sebuah diskusi publik di Jakarta pada Jumat, 14 Maret 2026, di tengah upaya pemerintah mengakselerasi sektor kelapa sawit.
Noorsy menekankan pentingnya regulasi yang kuat dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa program hilirisasi sawit benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rantai pasok, terutama para pekebun swadaya. Ia khawatir tanpa mekanisme kontrol yang efektif, keuntungan besar justru akan terpusat pada segelintir korporasi besar.
Sorotan Terhadap Potensi Oligopoli dan Kesejahteraan Petani
Dalam pandangannya, Program Sawit Nasional, meskipun memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan nilai tambah dan kemandirian energi, harus diiringi dengan keberpihakan nyata pada petani. “Program ini harus benar-benar memastikan keberpihakan kepada petani kecil, bukan justru menciptakan oligopoli baru yang hanya menguntungkan segelintir korporasi besar,” ujar Ichsanuddin Noorsy. Ia menambahkan, “Tanpa regulasi yang ketat dan pengawasan independen, janji hilirisasi bisa jadi hanya jargon tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.”
Indonesia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, menyumbang sekitar 55% pasokan global. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 40% dari total lahan sawit nasional dikelola oleh petani kecil, yang seringkali menghadapi tantangan dalam akses permodalan, teknologi, dan pasar. Ekspor CPO dan produk turunannya merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar negara, mencapai USD 35 miliar pada tahun 2025.
Visi Program Sawit Nasional Prabowo
Program Sawit Nasional yang diluncurkan pada awal masa jabatan Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 20% dalam lima tahun ke depan. Fokus utama program ini adalah hilirisasi industri sawit untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti biodiesel, oleokimia, dan produk pangan olahan. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peremajaan lahan sawit rakyat seluas 1 juta hektar dengan anggaran awal sekitar Rp 50 triliun.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara terpisah menegaskan bahwa PSN dirancang secara inklusif. Skema pembiayaan yang mudah bagi petani dan insentif bagi industri yang bermitra dengan koperasi petani menjadi bagian dari strategi untuk memastikan pemerataan manfaat. “Kami berkomitmen penuh untuk memastikan program ini adil dan berkelanjutan, dengan pengawasan ketat terhadap praktik bisnis,” kata seorang pejabat Kemenko Perekonomian, menanggapi kekhawatiran publik.
Tantangan Keberlanjutan dan Harapan Petani Kecil
Meskipun pemerintah berupaya keras, tantangan keberlanjutan dan isu deforestasi masih menjadi sorotan internasional. Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terus didorong untuk meningkatkan citra sawit Indonesia di pasar global. Organisasi lingkungan masih menyuarakan kekhawatiran tentang potensi ekspansi lahan yang tidak terkontrol, sementara asosiasi petani sawit menyambut baik program peremajaan, namun menuntut transparansi dan keadilan dalam skema kemitraan dengan korporasi.
Ichsanuddin Noorsy menegaskan bahwa keberhasilan PSN akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ia menyerukan agar pemerintah melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk perwakilan petani dan masyarakat sipil, dalam perumusan dan pengawasan kebijakan.
