Hendra Maulana: “Indonesia Perlu Berhati-hati Tidak Terlibat Konflik Kepentingan di BoP”

Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional (Unas), Hendra Maulana Saragih, mengingatkan Indonesia untuk waspada terhadap potensi benturan kepentingan antarnegara di dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Peringatan ini disampaikan di tengah eskalasi konflik global yang terus memanas.

Hendra menjelaskan, politik bebas aktif Indonesia menuntut kehati-hatian dalam menjaga kedaulatan. Sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak pihak, Indonesia harus cermat agar tidak terseret dalam konflik kepentingan atau politik internal negara lain.

“Di antara kekhawatiran tentang Indonesia bergabung dengan BoP itu, pertama, kepentingan, jelas itu. Kepentingan apa? Sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, Indonesia perlu berhati-hati untuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau politik internal negara manapun juga,” ujar Hendra saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, setiap kebijakan luar negeri Indonesia harus dipertimbangkan secara matang guna menghindari dampak yang dapat merenggangkan hubungan diplomatik dengan negara lain.

Desakan Keluar dari BoP di Tengah Konflik Global

Di tengah konflik yang melibatkan Iran dengan Israel-Amerika Serikat, sebanyak 65 tokoh dan lebih dari 70 organisasi sipil mendesak Indonesia untuk meninjau kembali keanggotaannya di BoP. Hendra menilai desakan ini merupakan masukan penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi komitmennya dalam menjaga perdamaian.

“Justru ini momen benar, momen besar untuk Indonesia berpikir ulang,” tegasnya.

Petisi berjudul “Melawan Imperialisme Baru” yang diterbitkan pada Minggu (1/3) oleh 65 tokoh, termasuk ahli hukum, akademisi, budayawan, pakar, dan rohaniawan, bersama 79 organisasi masyarakat sipil, menyoroti beberapa kebijakan luar negeri Indonesia. Petisi tersebut secara khusus menolak rencana pengiriman 8.000 personel TNI sebagai satuan keamanan di Gaza serta perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) atau agreement on reciprocal trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026).

Eskalasi di Timur Tengah pada Sabtu (28/2/2026) juga menjadi perhatian utama dalam petisi tersebut. Para penandatangan petisi berpendapat bahwa Dewan Perdamaian seharusnya mampu menjaga perdamaian, namun konflik geopolitik di Timur Tengah justru tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir damai. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menarik Indonesia dari keanggotaan BoP dan menolak pengiriman satuan tugas TNI ke Gaza.