Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengungkapkan perkembangan positif terkait verifikasi data kependudukan siluman yang terinput dalam Data Terpadu Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) di Surabaya. Menurut Yona, jumlah kepala keluarga (KK) yang belum ditemukan terus menurun signifikan setelah koordinasi intensif dengan dinas terkait.
“Saya di 12 titik reses bicara DTSEN. Kami menjumpai kendala DTSEN banyak angka yang awalnya 250.185 KK yang tidak ditemukan, ketika Kadispendukcapil koordinasi dengan kami lalu tindak lanjut 20 Januari turun angkanya 197.594 lalu saat ini 181.867 maka turun 15 ribu sekian,” kata Yona di Kantor Kominfo Surabaya, Kamis (19/2/2026).
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, rata-rata setiap hari ditemukan 524 KK baru yang berhasil diverifikasi. Proses pendataan ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai petugas survei di lapangan.
“Kalau dihitung setiap hari ditemukan 524 KK baru. Yang menarik, metode survei kita melibatkan ASN, luar biasa yang dilakukan. Kalau yang disuruh survei ASN tidak punya skill surveyor lalu dikasih pembekalan sehari dapat sekian banyak,” tuturnya.
Yona menjelaskan, kendala terbesar dalam proses verifikasi berasal dari migrasi penduduk lintas kelurahan, antar kecamatan, hingga luar kota yang belum terkonfirmasi. Selain itu, ada pula warga di kawasan perumahan menengah ke atas dan apartemen yang menolak untuk disurvei.
“Problemnya banyak dari 181.867 KK yang belum ditemukan sekarang yang terbanyak terjadi migrasi lintas kelurahan dalam kecamatan, antar kecamatan atau luar kota yang tidak terkonfirm. Ada juga yang menolak survei di wilayah klaster premium dan apartemen,” ucapnya.
Ia menyebut, warga yang tidak terkonfirmasi dalam DTSEN berpotensi mengalami penertiban sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah ini diambil untuk memicu respons dari warga agar segera melakukan validasi data.
“Ketika tidak terkonfirm dalam DTSEN, NIK akan ditertibkan sementara agar ada respons ke yang tidak terkonfirm,” tegas Yona.
Dalam kesempatan reses, Yona juga menemukan fakta bahwa mayoritas Ketua RT dan RW belum memahami secara utuh program DTSEN. Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk membuat surat pemberitahuan resmi kepada seluruh Ketua RT dan RW agar informasi ini dapat tersampaikan secara luas kepada warga.
“Kalau kita melibatkan 1.360 RW dan 9.149 ketua RT di Surabaya ini, maka itu akan menjadi dahsyat. Mereka akan menyampaikan kepada warganya, coba dicek apakah sudah masuk dalam DTSEN apa belum,” kata dia.
Yona mengajak warga Surabaya untuk memanfaatkan laman cekin.surabaya.go.id guna memastikan status pendataan mereka. Targetnya, validasi 1.026.192 KK di Surabaya dapat tuntas sebelum 31 Maret 2026, dengan jumlah data yang tidak ditemukan berada pada angka minimal.
Ia optimistis percepatan akan terjadi jika warga aktif melakukan pengecekan mandiri dan RT/RW terlibat aktif dalam menyosialisasikan program tersebut.
“Insyaallah sebelum 31 Maret ini bisa selesai. Kalau RT dan RW menyampaikan ke warganya seperti dulu saat DPT Online pemilu, warga akan lebih cepat menggunakan aplikasi untuk memastikan dirinya sudah masuk DTSEN atau belum,” pungkas Yona.
