Indonesia mendesak percepatan implementasi aksi nyata pengelolaan hutan global dalam forum Forest & Climate Leaders’ Partnership (FCLP) All-Member Meeting. Pertemuan yang berlangsung di Nairobi, Kenya, pada 3-5 Maret 2026 ini menjadi platform strategis untuk memperkuat kolaborasi internasional.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menyatakan bahwa forum FCLP merupakan ruang penting untuk menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pengelolaan hutan berkelanjutan. “Dengan hanya beberapa tahun tersisa menuju target 2030, negara-negara perlu mempercepat implementasi aksi nyata di sektor kehutanan,” ujar Haruni di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Haruni menambahkan, Indonesia siap berkontribusi dalam kerja sama global dengan pengalaman pentingnya dalam pengelolaan hutan tropis, termasuk melalui pendekatan FOLU Net Sink 2030.
Pertemuan FCLP tersebut dihadiri oleh 34 dari 38 negara anggota. Indonesia dan Brasil diundang sebagai observer, memberikan perspektif dari negara-negara Global South.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Ristianto Pribadi, menyoroti partisipasi Indonesia sebagai kesempatan untuk berbagi praktik terbaik dalam tata kelola hutan berkelanjutan. “Indonesia terus memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), program perhutanan sosial, rehabilitasi lahan, serta penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan,” kata Ristianto.
Menurut Ristianto, pengalaman Indonesia ini sangat penting untuk dibagikan dalam forum global seperti FCLP. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyoroti potensi pengembangan konstruksi hijau berbasis kayu berkelanjutan.
Selain itu, pentingnya harmonisasi standar, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi antarnegara juga ditekankan untuk mendorong ekonomi rendah karbon berbasis kehutanan. “Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini sekaligus memperkuat posisi diplomasi kehutanan Indonesia di tingkat global serta membuka peluang kerja sama dan akses pendanaan internasional untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030 dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” pungkas Ristianto.
