Palu, Sulawesi Tengah – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mewajibkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungannya untuk segera melengkapi data-data daerah. Penekanan ini disampaikan Anwar saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng Daryanto di Palu pada Kamis, 19 Februari 2026.
Anwar Hafid menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam penyusunan program pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap OPD diwajibkan memiliki data yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wajibkan Data dalam 100 Hari Kerja
Gubernur Anwar Hafid secara khusus menyoroti pentingnya kelengkapan data bagi para kepala dinas. “Soal data itu, saya wajibkan ke setiap kepala dinas, karena kontrak saya dengan kepala dinas itu dalam waktu 100 hari kerja. Data saja, tidak usah pikirkan hal lain yang penting pendataan lengkap,” ujarnya.
Menurutnya, data yang valid sangat krusial untuk memastikan program bantuan maupun pembangunan dapat tepat sasaran, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Data yang akurat juga akan memudahkan pemerintah dalam menjangkau langsung kebutuhan warga.
Data untuk Program Tepat Sasaran
Anwar Hafid memberikan contoh konkret mengenai pemanfaatan data. “Misalnya data orang miskin, jadi sumber data itu tidak usah jauh-jauh, tinggal ke BPS minta data masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, sektor ekonomi kerakyatan seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga harus memiliki basis data yang kuat sebelum penyaluran bantuan dilakukan. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan berdampak. “Misalnya Dinas Koperasi, saya minta mana data UMKM, kalau kita salurkan bantuan untuk orang miskin, berapa yang bisa didapatkan di sebuah daerah itu,” tambahnya.
Indikator Resmi Pengukur Keberhasilan Pembangunan
Gubernur juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah harus diukur melalui indikator resmi yang telah ditetapkan. Indikator tersebut mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi.
“Yang kedua, memang saya bilang ukuran kita itu IPM, pertumbuhan ekonomi jadi kalau ada rapat dengan Bupati bisa sama BPS untuk memaparkan mana saja data-data masyarakat kita,” kata Anwar Hafid.
Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan BPS Sulteng ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam penyediaan statistik yang akurat. Dengan ketersediaan data yang kuat, kebijakan pembangunan diyakini akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
