Evaluasi Setahun Kepemimpinan Iqbal-Dinda di NTB: Antara Gerak Cepat, Angka Kemajuan, dan Pekerjaan Rumah

Setahun sudah kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) menakhodai Nusa Tenggara Barat (NTB). Visi “NTB Makmur Mendunia” yang digaungkan sejak awal, kini mulai diuji oleh data dan perubahan nyata di tengah masyarakat.

Pidato optimisme tentang gerak cepat dan lompatan kemajuan yang pernah disampaikan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Praya, Lombok Tengah, setahun lalu, menjadi penanda babak baru. Tema “Gerak Cepat NTB Hebat” pada HUT ke-67 provinsi ini bukan sekadar slogan, melainkan janji kerja yang dinanti pembuktiannya, dari Lombok hingga Sape.

Tahun pertama kepemimpinan kerap menjadi fondasi. Publik belum menagih hasil panen raya, namun mulai menilai arah kebijakan. Pertanyaan mengenai terukurnya langkah cepat, pemerataan yang menyentuh desa, dan reformasi birokrasi yang konkret, mulai mengemuka.

Pergerakan Indikator Pembangunan

Dalam kurun waktu satu tahun, sejumlah indikator makro menunjukkan pergerakan positif. Angka kemiskinan di NTB tercatat turun dari 11,91 persen pada tahun 2024 menjadi 11,78 persen pada tahun 2025.

Sektor pertanian juga menunjukkan peningkatan signifikan. Produksi padi melonjak dari sekitar 1,45 juta ton menjadi lebih dari 2 juta ton pada akhir 2025, berkat program optimalisasi lahan seluas lebih dari 10.700 hektare. Hal ini turut mendongkrak Nilai Tukar Petani (NTP) dari 123 menjadi 128.

Di bidang kesehatan, RSUD Manambai di Sumbawa berhasil naik kelas dari tipe C menjadi tipe B. Sementara itu, konektivitas udara di NTB semakin membaik dengan penambahan lima rute nasional baru, serta persiapan pembukaan rute internasional pada tahun 2026. Angka-angka ini menjadi pintu masuk untuk membaca kualitas arah pembangunan yang sedang berjalan.

Fokus pada SDM dan Ketahanan Pangan

Salah satu capaian menonjol adalah proyeksi penurunan prevalensi stunting hingga kisaran 16,4 persen pada akhir 2025, mendekati target nasional 14 persen. Penurunan ini didukung oleh integrasi data Survei Status Gizi Indonesia dan Badan Pusat Statistik, digitalisasi pencatatan gizi melalui e-PPGBM, serta gerakan orang tua asuh bagi balita berisiko.

Intervensi gizi difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, serta pemanfaatan pangan lokal seperti telur, ikan, dan kelor. Pendekatan ini merupakan strategi pembangunan manusia yang fundamental untuk fondasi Indonesia Emas 2045.

Di sektor ketahanan pangan, NTB mengukuhkan posisinya sebagai lumbung beras dan sapi nasional. Populasi sapi mencapai sekitar 1,3 juta ekor pada tahun 2024, dengan 65 persen di antaranya tersebar di Pulau Sumbawa. Provinsi ini tetap surplus daging dan mampu mengirim lebih dari 50 ribu ekor sapi potong per tahun ke luar daerah.

Pada tahun 2025, pengiriman sapi kurban ke luar daerah mencapai sekitar 16 ribu ekor, meskipun masih jauh dari potensi nasional yang mencapai lebih dari 700 ribu ekor per tahun. Upaya percepatan uji kesehatan hewan melalui PCR di Mataram dan rencana penambahan kapal ternak menunjukkan perhatian pada efisiensi rantai pasok.

Harapan baru juga muncul dari ground breaking hilirisasi unggas terintegrasi di Sumbawa, dengan nilai investasi sekitar Rp1,3 triliun. Proyek ini mencakup pabrik pakan, breeding, rumah potong unggas, hingga pengolahan hasil, yang diharapkan dapat menekan biaya produksi dan membuka lapangan kerja.

Namun, pekerjaan rumah di sektor peternakan masih menanti. Laju pertumbuhan populasi sapi NTB rata-rata hanya 0,56 persen per tahun, jauh di bawah pertumbuhan nasional 2,12 persen. Revitalisasi padang penggembalaan dan produksi pakan protein menjadi kunci utama. Tanpa perbaikan di sektor hulu, hilirisasi berisiko berjalan pincang, sehingga alokasi anggaran untuk riset pakan lokal dan insentif investasi peternakan rakyat sangat diperlukan.

Program Desa Berdaya dan Tantangan Pemerataan

Program Desa Berdaya menjadi simbol komitmen pemerintah provinsi dalam pemerataan pembangunan. DPRD NTB telah menyatakan dukungan terhadap rencana hibah Rp300 juta per desa atau kelurahan secara bertahap, meskipun fiskal daerah tengah mengalami efisiensi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kini tengah menyusun payung hukum untuk memperkuat dasar regulasi program ini.

Konsep program ini adalah mendorong desa keluar dari kemiskinan melalui pendekatan graduasi, menyasar desa miskin ekstrem dengan intervensi kebutuhan dasar, mata pencarian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan. Pendekatan ini dinilai progresif karena kemiskinan desa tidak cukup diatasi hanya dengan bantuan tunai.

Namun, efektivitas program Desa Berdaya akan sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan tata kelola. Tanpa sistem meritokrasi dalam penempatan aparatur dan pendamping desa, program ini berisiko menjadi rutinitas administratif. Prinsip meritokrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN, harus menjadi pagar pengaman, dengan pengisian jabatan strategis melalui seleksi terbuka berbasis kompetensi.

Reformasi birokrasi, oleh karena itu, bukan hanya soal restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan juga integritas dan profesionalisme aparatur.

Isu ketimpangan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa juga masih menjadi diskursus publik. Perbaikan empat ruas jalan strategis dan rencana studi kelayakan jalan bebas hambatan Lembar-Kayangan merupakan langkah penting. Namun, rasa keadilan wilayah tidak hanya diukur dari panjang jalan yang diperbaiki, melainkan dari kemudahan akses pasar petani Sumbawa, peluang kerja anak muda Bima, dan konektivitas logistik yang mampu menurunkan biaya hidup warga.

Pemerataan juga mencakup isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Kota Mataram memproduksi sekitar 230 hingga 250 ton sampah per hari, sementara kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbatas. Masalah sampah lintas kabupaten ini memerlukan orkestrasi dari tingkat provinsi. Tanpa sistem pengurangan sampah dari sumber, bank sampah, dan investasi fasilitas pengolahan menengah, krisis sampah berpotensi terulang. Kepemimpinan diuji pada keberanian membangun sistem, bukan sekadar respons darurat.

Arah Integritas dan Solusi Konkret

Meskipun setahun adalah waktu yang singkat untuk mengurai warisan persoalan lama, termasuk tata kelola aset dan kasus korupsi, publik berhak melihat arah pembenahan yang jelas. Digitalisasi layanan, transparansi penganggaran, serta keterbukaan informasi publik harus menjadi prioritas.

Penghargaan nasional seperti TPAKD Awards, SPM Awards, dan realisasi pendapatan daerah yang masuk tiga besar nasional patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat lengah. Visi NTB Makmur Mendunia mensyaratkan tiga hal utama:

• Konsistensi pada pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.
• Transformasi ekonomi berbasis nilai tambah melalui hilirisasi pertanian, peternakan, dan pariwisata berkualitas.
• Tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Untuk masa depan, solusi konkret diperlukan. Integrasi data kemiskinan dan stunting hingga tingkat desa harus disambungkan dengan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dana Desa Berdaya perlu dikaitkan dengan indikator capaian terukur, bukan sekadar serapan anggaran.

Sektor peternakan membutuhkan peta jalan lima tahun yang jelas, termasuk target pertumbuhan populasi, pengurangan kematian pedet, dan peningkatan berat badan rata-rata sapi. Di bidang lingkungan, provinsi perlu menetapkan target pengurangan sampah minimal 30 persen dalam tiga tahun, melalui regulasi insentif dan disinsentif.

Setahun kepemimpinan Iqbal-Dinda menunjukkan fondasi mulai diletakkan, ditandai dengan penurunan kemiskinan, peningkatan produksi, perbaikan layanan kesehatan, dan pembukaan konektivitas. Fondasi ini harus dijaga agar tidak retak oleh inkonsistensi dan godaan pragmatisme.

Ukuran keberhasilan sejati bukan hanya statistik tahunan, melainkan perubahan yang dirasakan langsung oleh warga kecil. Apakah petani tersenyum karena harga stabil? Apakah anak balita tumbuh sehat? Apakah desa memiliki peluang usaha baru? Dan apakah birokrasi melayani tanpa diskriminasi?

NTB memiliki modal sosial, budaya, dan sumber daya alam yang besar. Kepemimpinan daerah memiliki tugas mengorkestrasi semua potensi ini dalam satu arah. Tahun pertama telah berlalu sebagai fase menata, dan tahun-tahun berikutnya akan menentukan apakah gerak cepat ini mampu bertransformasi menjadi lompatan yang berkeadilan dan berintegritas. Pertanyaan mendasar kini adalah: mampukah fondasi yang telah diletakkan menjadi pijakan kokoh menuju NTB yang benar-benar makmur dan mendunia, bukan hanya dalam slogan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari warganya?