Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kendala birokrasi demi mempercepat transformasi layanan pelabuhan dan penguatan sistem logistik nasional. Pernyataan ini disampaikan Dudung saat mengunjungi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.

Kunjungan tersebut merupakan langkah strategis KSP dalam menyelaraskan program-program pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. “Saya selaku KSP punya tugas bagaimana menyelaraskan program-program Presiden Prabowo. Dan memastikan tentang program unggulan Bapak Presiden, salah satunya bagaimana ekosistem logistik ini akan mendukung program nasional,” ucap Dudung.

Tiga Rencana Strategis Pelindo

Dalam pertemuan itu, pihak Pelindo memaparkan tiga rencana strategis utama yang menjadi fokus pengembangan pelabuhan dan konektivitas logistik nasional:

  • Pengembangan NIPA “Transit Anchorage Area”: Kawasan strategis layanan maritim di Selat Malaka ini dirancang untuk mendukung aktivitas ship-to-ship transfer, bunkering, dan marine services. Pelindo menekankan pentingnya dukungan percepatan regulasi, termasuk penetapan kawasan tersebut sebagai Pusat Logistik Berikat (PLB) atau Free Trade Zone.
  • Pengembangan Ekosistem Kalibaru: Rencana ini bertujuan memperkuat Pelabuhan Tanjung Priok sebagai gerbang utama perdagangan nasional. Pengembangan mencakup terminal peti kemas, terminal produk, serta pembangunan New Priok Eastern Access (NPEA) yang terintegrasi dengan akses jalan tol dan hinterland.
  • Revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu: Fokus revitalisasi ini adalah normalisasi garis pantai dan pengerukan alur pelayaran hingga -6,5 mLWS. Selain itu, akan dikembangkan terminal curah kering dan cair untuk memperkuat rantai pasok komoditas strategis di kawasan pesisir barat Sumatera.

KSP Siap Atasi Kendala Birokrasi

Menanggapi paparan rencana strategis dan sejumlah kendala operasional yang disampaikan Pelindo, Dudung menyatakan kesiapan KSP untuk segera mencari solusi. “Beberapa hal yang disampaikan Pak Direktur Utama, kendala-kendala di lapangan, masalah kebirokrasian memang harus kita tuntaskan, nanti akan kita selesaikan, bagaimana proses di Pulau Nipa, kemudian efisiensi jalan tol, komunikasi harus diefektifkan dengan bea cukai, sehingga tidak terlalu rumit masalah koordinasi,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang bertugas mengawal program prioritas nasional, KSP memastikan akan mengambil langkah cepat. Pelindo akan segera mengirimkan surat resmi kepada KSP yang merinci kendala strategis yang dihadapi. Hal ini bertujuan agar KSP dapat memfasilitasi audiensi debottlenecking lintas kementerian/lembaga. KSP juga akan terus memantau rencana aksi Pelindo melalui mekanisme SISMONEV dan Distra KSP.

“KSP tentunya hanya sebagai penyambung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Pelindo dengan Kementerian yang tidak tuntas atau yang menghambat, sehingga kalau ini dituntaskan secara cepat, maka ini akan bisa selesai dengan baik dan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” jelas Dudung.

Selain berfokus pada penyelesaian tantangan, Dudung juga mengapresiasi tren positif pada sektor pelabuhan saat ini. Ia menyoroti peningkatan nilai impor yang mencapai 11 persen secara nasional, bahkan di Semarang meningkat hingga 13 persen. “Tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian,” tambahnya.

Kehadiran KSP di Tanjung Priok ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan transformasi pelabuhan memberikan dampak nyata terhadap efisiensi logistik. “Program kami adalah KSP mendengar. Sehingga setiap ada persoalan-persoalan di lapangan, kami akan datang,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Dudung didampingi Plt Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wishnuwardhani beserta jajaran Tenaga Ahli KSP. Rombongan disambut langsung oleh Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar, didampingi Wakil Direktur Utama Drajat Sulistyo, Komisaris Arief Poyuono, beserta jajaran manajemen Pelindo lainnya.