DPL Lamongan Desak Penghentian MBG Selama Ramadan, Sebut Menu Tak Layak dan Jauh dari Standar Gizi

Dewan Pendidikan Lamongan (DPL) mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Desakan ini muncul setelah DPL menerima sejumlah laporan mengenai menu yang dibagikan kepada siswa dinilai jauh dari standar pemenuhan gizi.

Anggota DPL, M. Nur Ali Zulfikar, mengungkapkan keprihatinan serius atas kondisi tersebut. Menurutnya, program MBG seharusnya menjamin asupan nutrisi yang layak bagi anak-anak, namun kenyataannya justru sebaliknya, terutama selama periode puasa.

Ali menilai, momentum Ramadan justru dimanfaatkan oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lamongan untuk menyajikan menu kering yang kualitasnya jauh dari ekspektasi. Keluhan dari para wali murid dan pihak sekolah pun terus berdatangan.

“Kami menerima banyak laporan terkait makanan yang dibagikan kepada siswa selama Ramadan terkesan seadanya. Bahkan, ada yang menyerupai menu takjil dengan nilai sekitar Rp5.000, jauh di bawah standar anggaran,” ujar Ali Zulfikar, Selasa (24/2/2026).

Ia menambahkan, menu MBG yang disajikan tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, yakni Rp8.000 untuk siswa TK hingga kelas 3 SD, serta Rp10.000 untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA.

Selain itu, Ali memaparkan berbagai keluhan lain yang diterima, meliputi kondisi makanan yang kurang segar, ditemukannya buah yang busuk, menu yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak, hingga proses distribusi yang dinilai kurang maksimal dan sering mengalami keterlambatan.

“Oleh karena itu, kami meminta agar dilakukan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang melaksanakan program MBG di sekolah-sekolah,” tegasnya.

DPL juga mengimbau agar ada perbaikan menyeluruh dalam aspek pengelolaan, pengawasan, serta standar kualitas makanan yang disajikan. Penghentian sementara program selama Ramadan dianggap perlu agar penyelenggara memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembenahan secara komprehensif.

“Evaluasi ini harus mencakup proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga sistem distribusi ke sekolah-sekolah,” tandasnya.