Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah. Langkah ini diambil demi menjaga kepercayaan publik sekaligus menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Bupati Morowali Utara, Delis J Hehi, menegaskan komitmen tersebut di Kolonodale pada Minggu, 31 Mei 2026. “Sebagai penyelenggara pemerintahan, kami memiliki tanggung jawab mengelola keuangan daerah secara tepat dan transparan untuk digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Delis.
Bentuk transparansi dan akuntabilitas tersebut telah dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025. Ini merupakan pencapaian WTP ketujuh secara beruntun bagi Pemkab Morut sejak tahun 2018.
“Opini WTP juga menjadi indikator penting atas konsistensi pemda dalam menjaga disiplin fiskal dan tata kelola keuangan yang sehat,” tambah Delis. Ia menjelaskan, konsistensi ini tidak dicapai secara instan, melainkan melalui proses pengayaan program dan tata kerja yang baik, yang mendukung pengelolaan keuangan yang transparan.
Dalam upaya mengoptimalkan tata kelola anggaran yang sehat, Pemkab Morut telah menerapkan sejumlah strategi. Di antaranya adalah digitalisasi sistem, penguatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Delis merinci dampak positif dari langkah-langkah tersebut. “Digitalisasi sistem meminimalisasi risiko penyalahgunaan, sekaligus percepatan pelayanan publik. Lalu, di tengah efisiensi anggaran, program prioritas daerah tetap berjalan diintegrasikan dengan program pemerintah pusat, sehingga konsistensi itu tetap terjaga,” jelasnya.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor, baik dari internal maupun eksternal pemerintahan daerah, menjadi langkah penting lainnya dalam menjaga konsistensi pengelolaan keuangan yang sehat. Pemkab Morut menargetkan untuk kembali meraih opini WTP pada tahun 2026.
“Kami berupaya WTP 2026 nanti bisa diraih kembali. Saya memastikan penggunaan anggaran daerah untuk penyelenggaraan program digunakan tepat sasaran, sehingga pelaporan keuangan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan,” pungkas Delis.
