Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menghadapi berbagai tantangan signifikan di tahun pertama periode keduanya, termasuk efisiensi anggaran ratusan miliar rupiah dan pemulihan pasca-kerusuhan. Meski demikian, ia menegaskan fokusnya untuk terus memperkuat layanan publik bagi masyarakat.

Tantangan Fiskal dan Pemulihan Pasca-Kerusuhan

Pemerintah Kabupaten Kediri dihadapkan pada kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada fiskal daerah. Nilai efisiensi tersebut mencapai Rp265 miliar, menuntut penyesuaian prioritas pembangunan.

Selain itu, pada 30 Agustus 2025, Kabupaten Kediri dilanda kerusuhan massa yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk di lingkungan kantor pemerintahan. Pemerintah daerah bergerak cepat melakukan pemulihan fisik dan layanan. Proses normalisasi layanan dilakukan secara bertahap agar masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan administratif tanpa hambatan berarti.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Diresmikan di Tengah Efisiensi

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Hanindhito, justru mencatatkan capaian signifikan dalam sektor pelayanan publik. Mall Pelayanan Publik (MPP) bahkan diresmikan hanya sebulan setelah kerusuhan terjadi. MPP dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi pemerintahan.

Sejak dibuka hingga Januari 2026, MPP telah melayani lebih dari 11.360 kunjungan masyarakat, dengan rata-rata 100–130 pengunjung per hari. Capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan publik terhadap layanan terpadu yang efisien dan ramah.

“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab dalam melayani masyarakat,” kata Hanindhito Himawan Pramana.

Layanan Adminduk Masuk Desa Melalui Sahaja Suka

Capaian lain yang tak kalah penting adalah terbukanya layanan administrasi kependudukan (adminduk) di seluruh desa di Kabupaten Kediri. Program yang diberi nama Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) ini memungkinkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan lebih dekat dengan domisili mereka.

Sebelumnya, pelayanan adminduk hanya terpusat di kantor kecamatan dan Dinas Dukcapil. Kini, layanan Sahaja Suka telah tersedia di 326 desa atau 95% dari total desa di Kabupaten Kediri. Dokumen yang dapat dilayani di kantor desa meliputi paket Akta Kelahiran (Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak), paket Akta Kematian (Kartu Keluarga dan KTP elektronik), serta Kartu Keluarga (pecah KK, update elemen data, perubahan KK lama menjadi barcode atau TTE).

Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025 hingga Februari 2026, layanan Sahaja Suka di tingkat desa telah menerbitkan 9.501 dokumen administrasi kependudukan. Rinciannya terdiri dari 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 2.271 Akta Kematian.

Komitmen Perkuat Digitalisasi dan Pelayanan Berbasis Desa

Memasuki tahun kedua periode kepemimpinannya, Bupati Hanindhito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa dan digitalisasi. Ia menekankan bahwa kemudahan akses layanan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah.

“Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,” pungkasnya.