Bupati Jember, Muhammad Fawait, memutuskan untuk meniadakan agenda open house Idul Fitri 1447 Hijriah di Pendopo Wahyawibawagraha. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap seruan efisiensi dari pemerintah pusat di tengah ketidakstabilan geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia.
Sebagai gantinya, Gus Fawait, sapaan akrabnya, mengundang masyarakat untuk bersilaturahmi secara sederhana di lingkungan pondok pesantren. Undangan tersebut disampaikan melalui status WhatsApp pribadinya pada Minggu (22/3/2026).
“Sesuai anjuran pemerintah pusat, tahun ini pendopo tidak menggelar open house. Bagi yang mau silaturahmi monggo ke pesantren saja, cangkruan sederhana ala kampung, tapi jam 18.00 WIB ya. Kalau pagi, siang, dan sore masih di kahyangan. Semua karena cinta, ojo lali moco selawat,” tulis Gus Fawait.
Respons Terhadap Kondisi Geopolitik Global
Langkah peniadaan open house ini juga ditegaskan melalui siaran pers Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember. Gus Fawait menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak mentah global, khususnya akibat ketidakstabilan di Timur Tengah, berimbas pada meningkatnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) pemerintah pusat.
“Sebagai bagian dari NKRI, kita harus peka terhadap kondisi global. Ketidakstabilan di Timur Tengah membuat harga minyak fluktuatif. Jika konsumsi tidak dikendalikan, beban subsidi negara akan semakin membengkak,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan ini bukan karena adanya kelangkaan BBM di Jember. Ketersediaan energi bagi masyarakat dipastikan tetap aman. Sebagai alternatif, Bupati tetap membuka ruang silaturahmi bagi masyarakat dan jajaran pemerintahan di Pondok Pesantren Nurul Khotib Al Qodiri IV dengan konsep sederhana.
“Tahun ini tidak ada open house di pendopo. Kita kembali ke kesederhanaan. Kalau ada tamu, kami terima di pondok dengan jamuan ala kadarnya. Niat utamanya adalah mendukung gerakan efisiensi pemerintah pusat,” imbuhnya.
Skema Work From Home (WFH) Disiapkan
Selain peniadaan open house, Pemerintah Kabupaten Jember juga tengah menyiapkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kebijakan ini ditujukan untuk menekan penggunaan energi, khususnya dari kendaraan dinas dan operasional kantor.
“Kami sedang siapkan skemanya. Mungkin dalam satu minggu ada satu atau dua hari WFH. Dengan pengalaman saat COVID-19 lalu, saya yakin pelayanan publik tetap prima dan tidak akan terganggu,” pungkasnya.
