JEMBER – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan komitmennya untuk memperketat proses penerbitan rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diambil menyusul dugaan penyelewengan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tegal Besar yang menjadi sorotan serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.
Gus Fawait, sapaan akrab Bupati, mengecam keras praktik curang yang diduga merampas hak masyarakat kecil tersebut. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan BBM subsidi, padahal seharusnya diperuntukkan bagi warga yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ketersediaan BBM bersubsidi.
“Pemerintah daerah tidak akan tinggal diam melihat hak-hak rakyat dirampas oleh oknum tidak bertanggung jawab,” tegas Gus Fawait pada Minggu (15/3/2026).
Sebagai respons konkret, Gus Fawait telah menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Pengetatan ini mencakup seluruh proses, mulai dari penerbitan rekomendasi hingga distribusi BBM subsidi kepada penerima manfaat.
“Kami akan lebih memperketat lagi proses pengeluaran rekomendasi untuk BBM subsidi. Pengawasan akan diperkuat mulai dari hulu hingga sampai ke tangan penerima manfaat,” ujarnya.
Ia berharap, tindakan tegas ini dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat menyalahgunakan subsidi pemerintah. “Mudah-mudahan ini menjadi peringatan keras bagi oknum yang memiliki niat tidak baik untuk mempermainkan subsidi rakyat,” imbuhnya.
Selain penindakan, Pemkab Jember juga mendorong budaya efisiensi internal sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pengelolaan anggaran subsidi nasional. Salah satu implementasinya adalah penggunaan kendaraan dinas secara kolektif untuk kegiatan resmi guna menekan konsumsi BBM.
“Kami di Pemkab Jember juga mulai melakukan efisiensi. Misalnya saat menghadiri acara, kita upayakan datang bersama-sama dalam satu kendaraan, tidak lagi masing-masing menggunakan mobil dinas,” jelas Gus Fawait.
Langkah-langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan subsidi energi tetap tepat sasaran. Dugaan penyelewengan BBM subsidi menjadi perhatian serius Pemkab Jember demi melindungi hak masyarakat, khususnya petani dan nelayan, di tengah tantangan ekonomi.
