Menimbang Kinerja Pemerintah: Antara Ekspektasi Instan, Framing Pengamat, dan Rasionalitas Ruang Publik

Di tengah derasnya arus informasi dan tuntutan akan hasil yang instan, penilaian terhadap kinerja pemerintah kerap dihadapkan pada tantangan besar. Padahal, sebagian besar agenda pembangunan dirancang dalam kerangka jangka panjang, membutuhkan waktu, konsistensi, dan stabilitas untuk dapat terwujud secara optimal.

Saat ini, mungkin terasa sulit bagi sebagian masyarakat untuk melihat dampak positif secara langsung. Angka pertumbuhan ekonomi, misalnya, mungkin belum sepenuhnya menggembirakan bagi semua pihak, memicu harapan akan perubahan yang lebih cepat.

Tidak jarang, kondisi ini memicu munculnya kritik yang menyatakan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan negara. Kritik-kritik ini, terutama dari figur publik dengan jangkauan luas di media sosial, dapat dengan cepat membentuk opini publik yang cenderung negatif.

Memahami Realitas Melalui Teori Framing

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Framing yang dikemukakan oleh Robert Entman. Teori ini menjelaskan bahwa realitas yang diterima publik bukanlah gambaran utuh, melainkan hasil dari proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu oleh komunikator. Dalam proses ini, suatu isu dibingkai melalui empat elemen utama: bagaimana masalah didefinisikan, apa yang dianggap sebagai penyebabnya, bagaimana penilaian moral diberikan, serta solusi apa yang ditawarkan.

Dengan demikian, framing tidak berbicara tentang benar atau salahnya suatu informasi, melainkan tentang bagaimana informasi tersebut dikonstruksi sehingga memengaruhi cara berpikir dan memahami realitas oleh publik. Sebagian pengamat di ruang publik kerap membingkai kinerja pemerintah dengan menekankan kegagalan kebijakan sebagai masalah utama, dengan penyebab yang diarahkan pada ketidakefektifan pemerintah.

Pola framing semacam ini cenderung membentuk penilaian negatif terhadap kapasitas pemerintah, sementara aspek solusi sering kali tidak dielaborasi secara konkret atau hanya bersifat normatif. Akibatnya, narasi yang dihasilkan lebih kuat dalam membangun persepsi kritis dibandingkan memberikan arah perbaikan yang substantif.

Kebijakan Publik Bukan Logika Instan

Ketika ada ketidaksesuaian di fase implementasi, seringkali semua jari langsung menuding Presiden Prabowo Subianto dan Istana. Para kritikus seakan melupakan bahwa realitas kebijakan publik tidak berjalan dalam logika instan. Ia bergerak melalui tahapan yang panjang, penuh penyesuaian, dan sering kali tidak terlihat secara langsung.

Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, pernah mengungkapkan visi besar Presiden Prabowo dalam sektor ekonomi. Menurut Dony, “Presiden Prabowo sedang berupaya mengubah pertumbuhan ekonomi yang dianggap ‘semu’ menjadi pertumbuhan yang nyata dan dirasakan masyarakat luas.” Ini berarti fokusnya bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan pemerataan dan dampak langsung ke rakyat.

Program-program humanis populis yang digulirkan Presiden hari ini, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, adalah salah satu upaya untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia, hingga pelosok desa, merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Ini adalah visi positif negara untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi ke setiap meja makan di seluruh negeri. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut jelas membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan semudah membalikkan telapak tangan.

Membangun Ruang Publik yang Rasional

Dalam konsep public sphere yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas, kualitas ruang publik sangat ditentukan oleh keberadaan rasionalitas komunikatif. Artinya, setiap argumen yang beredar harus dapat diuji secara logis, didukung oleh data, terbuka terhadap kritik, serta diarahkan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan sempit.

Ruang publik ideal bukan sekadar tempat bertukar opini, melainkan arena deliberasi, di mana berbagai pandangan diuji secara argumentatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih objektif dan keputusan yang lebih berkualitas. Standar ini menjadi penting untuk menilai kualitas kritik yang berkembang.

Kritik yang hanya menonjolkan penilaian negatif tanpa evidensi memadai atau tanpa menawarkan alternatif kebijakan yang realistis, cenderung gagal memenuhi prinsip rasionalitas komunikatif. Akibatnya, ruang publik berisiko bergeser dari arena deliberasi menjadi sekadar kompetisi opini yang reaktif dan simplifikatif.

Dalam situasi seperti ini, diskursus publik tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kebijakan pemerintah, melainkan justru berpotensi membentuk persepsi yang terdistorsi, terutama terhadap kebijakan yang bersifat jangka panjang dan memerlukan proses implementasi yang kompleks.

Hasilnya adalah dikotomi di media sosial, antara yang mendukung program pemerintah dan yang menginginkan hasil nyata dengan motor penggeraknya adalah komentar kritis para pengamat. Pengamat kemudian berusaha mencari celah dari program tersebut, yang membuat pihak pemerintah juga menghabiskan waktu dan energi untuk menepis komentar negatif.

Sementara perdebatan terjadi, masih banyak saudara kita yang hidup dalam jeratan kemiskinan. Jika semua program ekonomi ala Presiden Prabowo ini dihentikan, apakah para pengamat itu bisa menjamin Indonesia akan lebih baik dari hari ini?

Belajar dari Proses: Kisah Pep Guardiola dan Manchester City

Sebagai penutup, mari kita lihat ilustrasi dari dunia sepak bola. Manchester City, pada musim 2016/2017, mempercayakan kursi pelatih kepada Pep Guardiola, yang telah memenangkan treble winners bersama Barcelona dan juara Liga Jerman bersama Bayern Munich. Semua berekspektasi besar bahwa ia akan langsung moncer di musim pertamanya, meraih gelar Liga Champions Eropa yang sangat diidamkan Manchester City.

Namun, apa yang terjadi? Musim pertamanya, ia gagal juara liga. Di Liga Champions, ia terhenti di babak 16 besar, jauh dari laga final. Namun, direksi dan fans Manchester City justru terus mendukung Guardiola yang baru datang ke atmosfer sepak bola Inggris. Mereka percaya pada proses, dan mereka juga percaya bahwa proses itu butuh waktu.

Sekarang, hanya orang yang tidak mengerti sepak bola yang akan mengatakan bahwa Manchester City adalah klub yang jelek. Intinya adalah kita harus percaya pada proses, dan setiap proses membutuhkan waktu. Bayangkan, apa yang terjadi jika pada waktu itu Pep Guardiola dikecam fans dan direksi kemudian dipecat di tahun pertamanya? Mari kita renungkan.

*) Dr H Ramadhan Pohan MIS, pengajar dan mantan anggota Komisi I DPR-RI