Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar diskusi publik untuk memperkuat validasi data pembangunan dan meninjau standar pelayanan di wilayah tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan akurasi dan transparansi data yang krusial bagi perencanaan daerah.
Kepala BPS Kabupaten Lombok Tengah, Muhammad Saphoan, menyatakan bahwa diskusi publik ini merupakan upaya verifikasi dan pembinaan statistik. “Kegiatan diskusi publik ini menjadi langkah verifikasi dan pembinaan statistik agar data yang digunakan pemerintah akurat, transparan, dan terpercaya,” ujar Saphoan dalam acara diskusi publik di Lombok Tengah pada Kamis.
Saphoan menegaskan komitmen BPS untuk menjaga kualitas data pembangunan. Hal ini diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Lombok Tengah yang mengusung tema “Lombok Tengah dalam Angka” serta reviu standar pelayanan.
Sebelum data dipublikasikan secara resmi, BPS akan melakukan proses verifikasi dan konfirmasi ulang terhadap seluruh data yang telah dihimpun. “Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai setelah rilis justru banyak pengguna data yang komplain,” tegas Saphoan.
Konfirmasi ulang ini menjadi krusial untuk menjamin validitas data yang disajikan kepada publik dan pemerintah daerah.
Saphoan menekankan bahwa publikasi data BPS bukan sekadar laporan tahunan. Lebih dari itu, publikasi tersebut menjadi rujukan penting dalam penyusunan perencanaan, evaluasi pembangunan, serta pengambilan kebijakan berbasis data di Lombok Tengah.
Melalui FGD, BPS juga menjalankan fungsi pembinaan statistik sektoral. Organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga terkait diberikan edukasi mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data sesuai kaidah statistik yang berlaku.
Dengan penguatan validasi dan pembinaan ini, BPS berharap kualitas data pembangunan di Lombok Tengah akan semakin akurat, transparan, dan terpercaya. “Data yang dihasilkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan statistik. Karena pada akhirnya data itu akan kembali digunakan daerah untuk menentukan arah pembangunan,” pungkas Saphoan.
