Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Nurdin, mengajak mahasiswa Politeknik Ben Mboi Universitas Pertahanan (Unhan) di Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menjadi garda terdepan dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan. Ajakan ini disampaikan dalam kuliah umum interaktif program BNPP Menyala (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa).
Nurdin menyoroti kompleksitas pengelolaan batas wilayah Indonesia yang mencakup perbatasan laut dengan sepuluh negara dan perbatasan darat dengan tiga negara. Ia menekankan perlunya tata kelola yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Menurut Nurdin, pembangunan perbatasan bukan sekadar dimaknai sebagai upaya menjaga kedaulatan, melainkan juga instrumen vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Tanpa ekonomi yang maju dan produktivitas yang tinggi, kesejahteraan akan lama kita capai. Karena itu, membangun perbatasan berarti membangun ekonomi rakyatnya,” tegasnya dalam keterangan yang diterima pada Rabu (25/4).
Ia juga mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan. Nurdin menjelaskan, peningkatan pergerakan orang dan barang di PLBN Terpadu adalah indikator kemajuan ekonomi sekaligus peluang emas yang perlu dikelola secara optimal, khususnya di PLBN Motaain dan Motamasin yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi di NTT serta pemasok utama kebutuhan Timor Leste.
“Masa depan Indonesia bukan hanya Jakarta. Masa depan Indonesia berada di garis batas wilayah negara. Seperti semboyan BNPP ‘Kita Jaga Wilayahnya, Kita Sejahterakan Rakyatnya’,” ujarnya.
Urgensi Pengelolaan Perbatasan Berbasis Ekonomi
Kelompok Ahli BNPP RI, Hamidin, menambahkan bahwa ketegangan geopolitik dunia berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan politik global. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan ke depan harus berorientasi pada penguatan ekonomi dan kerja sama bilateral.
“Berbicara perbatasan masa depan tidak cukup hanya soal pertahanan dan keamanan. Itu penting, tetapi fokus utama adalah menghidupkan ekonomi dengan kerja sama yang setara,” jelas Hamidin.
Ia menekankan pentingnya manajemen perbatasan berbasis teknologi, penguatan peran Border Liaison Officer (BLO), serta sinkronisasi antarlembaga agar pengelolaan perbatasan semakin efektif dan modern. Hamidin optimistis bahwa dengan pengelolaan yang terintegrasi, kawasan perbatasan Indonesia dalam satu dekade ke depan akan menjadi kawasan yang maju dan tidak kalah dengan model pengelolaan perbatasan dunia.
“Pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat perbatasan yang semakin sejahtera,” pungkasnya.
