Polri Siagakan 2.746 Posko Selama Operasi Ketupat 2026, Antisipasi Dua Gelombang Arus Mudik

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiagakan total 2.746 posko selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Operasi ini akan berlangsung mulai 13 hingga 26 Maret 2026, mencakup seluruh periode arus mudik dan balik Lebaran.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan, ribuan posko tersebut terdiri atas 1.624 posko pengamanan, 779 posko pelayanan, dan 343 posko terpadu. Posko-posko ini disiapkan untuk mengamankan 185.608 objek vital.

“Objek pengamanan di antaranya masjid, lokasi Shalat Idul Fitri, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan objek wisata,” kata Komjen Dedi Prasetyo di Gedung STIK-PTIK Polri, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Antisipasi Dua Gelombang Arus Mudik dan Balik

Penyiagaan posko ini merupakan bagian dari upaya Polri mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran yang diprediksi terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama diperkirakan pada 14-15 Maret 2026, sementara gelombang kedua pada 18-19 Maret 2026.

“Karena kegiatan tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Nyepi,” tambah Wakapolri.

Untuk arus balik, prediksi juga menunjukkan dua gelombang. Gelombang pertama diperkirakan pada 25-26 Maret 2026, dan gelombang kedua pada 28-29 Maret 2026.

Rekayasa Lalu Lintas dan Layanan Tambahan

Guna menjamin kelancaran arus lalu lintas selama Operasi Ketupat 2026, Polri akan menerapkan berbagai rekayasa di jalur tol. Langkah-langkah tersebut meliputi ganjil genap, one way, contraflow, delaying system, serta penyediaan buffer zone di pelabuhan.

Selain itu, Polri juga menyiagakan tim quick response untuk penanganan situasi kontingensi yang mungkin terjadi di lapangan. Masyarakat yang akan mudik juga dapat memanfaatkan layanan penitipan kendaraan bermotor di kantor kepolisian setempat.

Polri turut mengoptimalkan layanan hotline 110 sebagai pusat pengaduan dan tanggap darurat. “Layanan 110 sebagai hotline untuk layanan pengaduan, laporan tanggap darurat, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat bila membutuhkan kepolisian,” tegas Dedi Prasetyo.

Persiapan Operasi Ketupat 2026 telah dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar TNI-Polri bersama kementerian/lembaga terkait pada Senin ini. Hadir dalam rakor tersebut antara lain perwakilan dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jasa Marga, BMKG, hingga Pertamina.