Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memfokuskan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 pada program pengentasan kemiskinan dan stunting. Prioritas ini ditegaskan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Parigi Moutong, Aswini, dalam penyusunan dokumen RKPD 2027 di Parigi, Kamis (12/3/2026).
“Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas, namun fokus utama pembahasan tematik mengerucut pada tiga isu sentral yakni pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan dukungan terhadap Posyandu plus berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ujar Aswini.
Aswini menjelaskan, isu kemiskinan, penanganan stunting, dan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Parigi Moutong.
Untuk pengentasan kemiskinan, Pemkab menuntut intervensi yang tepat sasaran berbasis data akurat. Program pemberdayaan ekonomi juga harus diintegrasikan dengan jaminan sosial agar masyarakat dapat keluar dari zona kemiskinan secara berkelanjutan.
Sementara itu, penanganan stunting menjadi mandat nasional dengan target penurunan prevalensi yang harus ditekan serendah mungkin sesuai target masing-masing daerah. “Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga menyangkut sanitasi, air bersih, pola asuh, hingga ketahanan pangan. Intervensi harus menjangkau hingga ke tingkat rumah tangga maka pola penanganan harus dilakukan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sejalan dengan upaya tersebut, program Posyandu Plus diharapkan menjadi garda terdepan. Posyandu didorong untuk bertransformasi tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat integrasi layanan sosial dasar lainnya.
Layanan ini bermuara pada pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. “Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah butuh kerja kolaborasi dan sinergitas anggaran yang efektif. Jika kualitas enam urusan wajib (SPM) terpenuhi hingga pelosok desa, maka kemiskinan akan terkikis dan angka stunting akan menurun dengan sendirinya,” tutur Aswini.
Pemkab Parigi Moutong berharap sumbangsih saran dari para pemangku kepentingan dapat menghasilkan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) 2027 yang berdampak positif dan signifikan bagi pembangunan daerah ke depan.
