Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan bahwa narasi yang memisahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pendidikan anak adalah keliru. Menurutnya, narasi tersebut mengadu dua kepentingan yang sejatinya berada pada satu garis yang sama, seolah bangsa ini harus memilih antara kenyang dan cerdas.
Azis menjelaskan, pendidikan justru akan runtuh ketika anak dibiarkan belajar dalam kondisi lapar. Ia mengkritik cara berpikir yang menyamakan ‘bagian dari anggaran pendidikan’ dengan ‘pengambilan dari kebutuhan dasar pendidikan’.
“Kesalahan berpikir yang terus direproduksi adalah menyamakan ‘bagian dari anggaran pendidikan’ dengan ‘pengambilan dari kebutuhan dasar pendidikan’. Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cara baca yang sengaja disederhanakan,” kata Azis di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Ia menilai, kegaduhan seputar anggaran pendidikan dan program makan bergizi telah menggiring narasi angka ratusan triliun rupiah ke ruang publik. Hal ini seolah-olah sedang terjadi perampasan hak, penggerusan kebutuhan dasar, bahkan pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan.
Padahal, lanjut Azis, persoalannya tidak sesederhana itu. “Anggaran negara bukan pamflet politik. Ia bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang sering kali tidak ramah bagi emosi,” ujarnya.
Dalam kerangka anggaran pendidikan, Azis memaparkan bahwa negara tidak hanya membiayai ruang kelas, buku, atau gaji guru. Namun, juga seluruh prasyarat agar anak dapat belajar sebagai manusia utuh.
“Di titik inilah program makan bergizi ditempatkan; bukan sebagai pengganti, apalagi pemotong, melainkan sebagai penopang,” tegasnya.
Menurut Azis, kebijakan efisiensi oleh negara bukanlah memangkas hak-hak yang efektif dan menyentuh masyarakat. Melainkan, mengoreksi belanja yang tidak optimal dari berbagai pos, lalu mengarahkannya ke program yang dinilai berdampak langsung.
Ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat, mandat konstitusional alokasi pendidikan sebesar 20 persen otomatis ikut meningkat. Oleh karena itu, ketika kebutuhan program makan bergizi bertambah karena penerima manfaatnya bertambah, anggarannya dialokasikan dalam kerangka pendidikan.
“Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan siapa yang dikorbankan, melainkan apakah kebutuhan dasar lain tetap terjaga,” pungkas Azis.
