Partai Bhumjaithai yang dipimpin Perdana Menteri Anutin Charnvirakul diproyeksikan unggul dalam pemilihan umum legislatif Thailand yang digelar pada Minggu (8/2/2026). Meskipun demikian, perolehan kursi partai tersebut masih belum cukup untuk membentuk pemerintahan secara mandiri.
Menurut hasil tidak resmi yang dikutip oleh Thai Inquirer, dengan 85 persen suara telah dihitung, Partai Bhumjaithai diperkirakan akan menjadi partai terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Thailand. Partai ini meraih 177 dari total 500 kursi legislatif.
Sementara itu, partai oposisi Pheu Thai, yang sebelumnya dipimpin oleh Paetongtarn Shinawatra, mantan Perdana Menteri, diperkirakan hanya memperoleh 82 kursi. Dengan hasil ini, Partai Bhumjaithai kemungkinan besar akan membentuk koalisi dengan Partai Kla Tham, yang diprediksi menguasai 62 kursi.
Referendum Konstitusi Baru Disetujui
Pemilu kali ini juga menjadi yang pertama kalinya dilaksanakan bersamaan dengan referendum konstitusi. Hasil referendum menunjukkan bahwa sekitar 59,4 persen pemilih mendukung penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) baru, yang akan menggantikan UUD yang disahkan oleh junta militer pada tahun 2017.
Lebih dari 50 juta warga masyarakat yang memiliki hak pilih telah berpartisipasi dalam menentukan 500 anggota DPR Thailand. Mereka memilih dari sekitar 5.000 calon yang tersedia pada pemilu Minggu tersebut. Tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 08.00 waktu setempat dan ditutup pada pukul 17.00 waktu setempat.
Pemilu ini diselenggarakan menyusul pembubaran DPR Thailand pada 12 Desember 2025, setahun lebih awal dari berakhirnya masa jabatan anggota DPR selama empat tahun. PM Anutin sendiri menggunakan hak pilihnya di Provinsi Buri Ram, yang merupakan basis utama Partai Bhumjaithai.
Sistem Pemilu dan Partisipasi Pemilih
Dalam sistem pemilu Thailand, 400 dari 500 kursi DPR diisi oleh perwakilan daerah pemilihan. Sementara itu, 100 kursi sisanya dialokasikan secara proporsional kepada partai-partai politik berdasarkan hasil pemilu secara nasional.
Komisi Pemilihan Umum Thailand memperkirakan tingkat partisipasi pemilih mencapai 75 persen, dengan sebagian besar pemilih melaksanakan haknya pada pagi hari. Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum Thailand, Narong Klanwarin, menyatakan bahwa kehadiran pemilih dapat mencapai 80 hingga 90 persen.
Otoritas pemilu Thailand memiliki waktu 60 hari untuk memverifikasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil resmi pemilu, yaitu paling lambat pada 9 April 2026. Untuk dapat membentuk pemerintahan, calon perdana menteri harus mendapatkan dukungan lebih dari setengah total anggota legislatif di DPR, yang berarti minimal 251 kursi.
